Mohon tunggu...
Giri Lumakto
Giri Lumakto Mohon Tunggu... Guru - Pegiat Literasi Digital

Digital Ethicist | Pemerhati Pendidikan Literasi Digital, Teknologi, dan Budaya | Curriculum Developer for Tular Nalar from Google.org | K'ers of The Year 2018 | LPDP 2016 | STA Australia Awards 2019 | LinkedIn: girilumakto | Twitter: @lumaktonian | email: lumakto.giri@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Gadget Artikel Utama

Mengapa Isu "Internet Neutrality" Penting Kita Pahami

12 Juni 2018   22:16 Diperbarui: 13 Juni 2018   09:40 2461
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi penggunaan internet sehari-hari (Foto: Pixabay)

Net Neutrality - ilustrasi: medium.com
Net Neutrality - ilustrasi: medium.com
Walau dalam jangka panjang, hal ini akan menghambat inovasi dan pengalaman berinternet users. Publik harus kembali merogoh kantongnya dalam-dalam demi koneksi dan konten yang beragam. Secara psikologis, akan terjadi bias perspektif saat ISP mengatur konten apa saja yang disajikan sesuai koneksi yang dibayarkan.

Di Indonesia sendiri, ada sekitar 4 ISP besar. Mereka memiliki opsi berbeda untuk beragam layanan broadband. Saat segi koneksi diatur oleh ISP sendiri. Untungnya konten internet dengan ketat diawasi Kemenkominfo sejak 2010. Kemenkominfo berhak meminta ISP untuk menurunkan/menghapus konten SARA, pornografi, hate speech, dan pelanggaran HAKI. Situs seperti Reddit dan Vimeo menjadi 'korban' dari kebijakan ini.

Dalam konteks Indonesia, didapati NetN menjadi tanggungjawab ISP dan pemerintah. Dengan kata lain, fungsi pengawasan masih dipegang pemerintah sebagai wakil dari kita sebagai konsumen. Walau pada faktanya, ada saja ISP di Indonesia yang memasukkan iklan popup layanan data internet-nya saat membuka situs tertentu.

Bisa jadi kasus yang terjadi di US saat fungsi kontrol broadband diubah dari FCC ke FCT, terjadi di Indonesia. Coba bayangkan ISP di Indonesia menjadi kuasa Kementrian Perdagangan. Maka kontrol broadband menjadi ranah kuasa ISP sendiri. Lagi-lagi, dengan dalih maksimalisasi marjin keuntungan dan pajak, konsumen seperti kita yang akan dirugikan.

Salam,

Solo, 12 Juni 2018

10:25 pm

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Gadget Selengkapnya
Lihat Gadget Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun