Rumah sakit, seperti yang dikatakan oleh Trimumpuni pada tahun 2009, merupakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu. Selain itu, juga dilaksanakan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan yang bermanfaat untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Sebagai penyedia pelayanan kesehatan, rumah sakit bersaing dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, rumah sakit yang mampu bertahan dalam persaingan adalah rumah sakit yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Namun pandemi corona yang terjadi pada awal tahun 2020 di Indonesia telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam mengunjungi dan berkonsultasi dengan dokter di rumah sakit. Alhasil, rumah sakit melalui Kementrian Kesehatan, dihimbau untuk menyediakan layanan kesehatan berbasis digital atau telemedicine. Hasil survei yang dilakukan Lembaga Riset Inventure dan Alvara terhadap 1.121 responden mengungkapkan 80% responden takut ke rumah sakit karena takut terpapar virus Covid-19.
Kementrian Kesehatan Indonesia melalui Surat Edaran nomor HK.02.01/MENKES/303/2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 tertanggal 29 April 2020 menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan dilakukan melalui telemedicine.
Namun seiring dengan penerapannya Telemedicine di Indonesia dalam rangka menekan angka penyebaran Covid 19, menemukan berbagai macam kendala. Salah satunya adalah jika ditinjau dari taraf perekonomian masyarakat yang tidak seluruhnya mampu menjangkau pelayanan telemedicine karena menganggap tarif serta biayanya yang relatif masih terlalu tinggi untuk ukuran tingkat perekonomian masyarakat, khususnya dalam artikel ini adalah tingkat perekonomian masyarakat di Kota Serang, Banten dan daerah – daerah di sekitarnya.
Terlebih lagi, mengutip pada artikel di sebuah situs portal berita di Indonesia, bahwa BPJS – Kesehatan yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, belum menanggung pembiayaan atas layanan Telemedicine di Indonesia. Sehingga, tujuan disusunnya artikel ini adalah untuk menganalisis kendala penerapan Telemedicine, ditinjau dari tingkat perekonomian masyarakat.
Sampel dalam penelitian untuk artikel ini adalah pasien – pasien rawat inap pada sebuah Rumah Sakit Swasta Tipe B di Kota Serang, Banten yang menggunakan penjaminan BPJS Kesehatan di kelas 1, 2 dan 3. Objek penelitian tersebut dianggap dapat merepresentasikan tingkat perekonomian pasien dilihat dari jaminan BPJS Kesehatan sesuai dengan hak kelas yang diambilnya.
Dalam menentukan lokasi penelitian untuk artikel ini, dilakukan observasi untuk mendapatkan data rumah sakit di Kota Serang, Banten yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan berbasis Telemedicine. Berikut adalah penyajian data dalam bentuk tabel :
Dengan menggunakan data dari tabel 1, lebih lanjut dapat diobservasi rentang dan kisaran tarif pelayanan kesehatan berbasis Telemedicine yang ada di Kota Serang, Banten dan sekitarnya. Berikut adalah data hasil observasi tersebut :
