Oleh : Mochammad Giovanni Ardian Syach
Pada tahun 2017, terjadi Pilgub (Pemilihan Gubernur) semua pasangan calo saling menyampaikan janji mereka masing-masing agar terpilih menjadi gubernur Banten, salah satu pasangan calo GB ( Gubernur Banten) yaitu Wahidin-Andika menyampaikan janji mereka tentang pendidikan gratis untuk seluruh masyarakat yang ada di Banten.
Hal ini tentu menarik serta menjadi harapan bagi masyarakat Banten soal biaya dalam pendidikan, Â semenjak WH menjabat menjadi gubernur Banten pada periode 2017. Ia membayar janji kampanyenya soal sekolah gratis pada tingkatan SMA/SMK.
Namun seiring berjalannya waktu, program yang di rancang tersebut mengalami keruwetan. Sehingga pihak-pihak sekolah pun menjadi kebingungan. Hal ini membuat SMA dan SMK Negeri se-Kota Tangerang harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Tangerang terkait kekurangan anggaran bantuan sekolah pada Maret 2017 silam.
Mereka menandatangani MoU (Memorandum Of Understanding), dimana pihak sekolah memaparkan bahwa beralihnya tingkat SMA/SMK ke Dinas Provinsi Banten membuat anggaran operasional tidak mencukupi. Hal ini membuat Sekolah -- sekolah tersebut merasa kesulitan dan berimbas pada proses belajar mengajar yang menjadi terhambat.
Lalu masing -- masing pihak pun mulai mencari solusi atau payung hukum guna mengatasi persoalan tersebut. Termasuk untuk menghindari praktik pungutan liar (pungli). Menurut para Kepala Sekolah, bahwa program yang di galakkan ini merupakan simalakama. "Bingung juga, kalau enggak seperti itu anggaran bantuan dari Pemprov suka lambat. Sedangkan kegiatan belajar mengajar harus tetap berjalan. Makanya diminta kesepakatan dari orangtua murid," jelas satu dari Kepala SMK Negeri di Kota Tangerang.
Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan Pemprov Banten, Ardius Prihantono menjelaskan mengenai pendidikan gratis yang mengalami keruwetan tersebut. "Tahun 2017 kemarin memang banyak yang masalah. Masih dalam adaptasi program," terang Ardius saat dihubungi, Minggu (25/2/2018).
Ardius berjanji persoalan ini perlahan -- lahan mulai teratasi. Proses adaptasi pun dianggap cukup untuk menjalami program pendidikan gratis sedari awal tahun 2018 ini. "Saat ini kami sudah siapkan matang -- matang. Untuk dana BOS diberikan ke sekolah tiap bulannya sedangkan BOSDA per tiga bulan. Tahun 2018 ini semoga saja lancar tidak ada hambatan lagi," paparnya.
Kemudian pada tahun 2018, Pergub Nomor 31 2018 mengenai penganggaran Bosda sudah sesuai, hal ini berdasarkan RAKS masing-masing sekolah dan perhitungannya juga berdasarkan jumlah siswa yang ada dalam sekolah tersebut.
Seperti yang dikatakan oleh Ikhsan Ahmad, Bosda dianggarkan Rp 1.000.000/- Persiswa kembali menjadi SILPA yang besar, karena Pergub terbit pada bulan seperempat tahun. Yaitu Agustus 2018.
Pada tahun 2019, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Banten mencapai Rp 12,64 triliun, sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan sebesar Rp 1,13 triliun atau sekitar 10 persen dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
