Namun, seiring waktu permasalahan di sektor pendidikan pun kerap kali merepotkan. Terutama di sektor pendidikan tinggi. Biaya UKT yang naik, beasiswa bidikmisi & PPA yang bermasalah, komersialisasi pendidikan di atas etika nirlaba, revitalisasi politeknik yang harus dikontrol dan lainnya.
Anggaran pendidikan yang sebesar 20% dari APBN 2017 seharusnya dapat mengatasi persoalan kebutuhan manusia Indonesia di sektor ini. Namun, tidak ada perubahan yang signifikan dengan anggaran tersebut. Maka manajemen pendidikan di negeri ini haruslah diperbaiki.
Masih banyak terdengar kabar, elemen masyarakat yang ingin mendapatkan jaminan pendidikan masih belum merata. Dan, persiapan penyerapan tenaga kerja dari pemerintah kepada masyarakat pasca pendidikan masih belum terlihat dengan jelas. Ini menjadi tantangan yang sangat besar bagi pemerinta untuk menstimulasi penciptaan lahan kerja baru supaya pasar kerja dapat menyerap para pencari kerja yang tiap tahunnya terus bertambah. Pengangguran muda yang kebanyakan mereka yang baru lulus kuliah adalah salah satu kekhawatiran utama dan butuh adanya tindakan yang cepat.
Tingkat tingginya pendidikan yang terjamin dari pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan menjadi perhatian yang seharusnya serius oleh pemerintah. Mengingat pengangguran yang cukup tinggi dihadapi oleh tenaga kerja muda usia 15 sampai 24 tahun. Mahasiswa yang baru lulus dari perguruan tinggi dan siswa sekolah kejuruan dan menengah mengalami kesulitan menemukan pekerjaan di pasar kerja nasional. Ditambah lagi, konsekuensi MEA harus dihadapi. Maka persaingan pun semakin ketat. Maka kembali lagi, pemerintah pun tidak hanya mempersiapkan kondisi pas pendidikan saja. Namun, pasca pendidikan itu pun juga perlu.
Maka, perlu diperhatikan dalam rangka menyongsong kebangkitan nasional butuh adanya sebuah sikap yang tegas dari masyarakat untuk mengingatkan pemerintah. Bahwasanya, tantangan di 109 tahun kebangkitan ini semakin sulit. Maka, jangan membuat masyarakat tambah sulit karena ketidakseriusannya pemerintah dalam mengelola ini semua. Momentum ini sebagai pengingat bagi pemerintah untuk membangun kembali hati nuraninya kepada rakyatnya. Jangan sampai ada tindakan-tindakan dari rakyatnya yang kecewa dengan performa pemerintah sekarang yang sudah merayakan ketiga kalinya hari kebangkitan nasional.
Masyarakat menuntut kepada pemerintah untuk melaksanakan program nawacitanya. Jangan sampai program ini hanyalah mimpi belaka. Karena masyarakat menilai pemerintah Jokowi-JK selama ini hanya menepati janji-janji sebatas kepada partai pendukungnya saja. Tapi kepada rakyatnya belum semua ditepati. Masyarakat menunggu janji itu ditepati. Namun, apabila tidak ditepati, masyarakat yang terlanjur kecewa dapat berbuat tindakan yang “menganggu” tahta pemerintah karena sudah tidak percaya lagi.
