Awal tahun 2022 menjadi titik balik kebangkitan energi hijau dunia. Presidensi G20 Indonesia telah menetapkan transisi energi berkelanjutan sebagai salah satu topik utama untuk masa depan lingkungan dunia yang lebih baik. Bahkan, Presiden Joko Widodo menetapkan pemenuhan Net Zero Emission Indonesia pada tahun 2060. Hal ini sejalan dengan Kerja sama antara Indonesia dengan Bank Pembangunan Asia, terkait dengan studi kelayakan dan rancangan penerapan mekanisme transisi energi di Glasgow, the United Climate Change Conference (COP 26). Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah merencanakan peta jalan transisi energi karbon netral Indonesia berupa lini masa yang memiliki 6 tahapan, diawali pada tahun 2021 hingga 2060 atau lebih cepat.
Tahap pertama pada tahun 2021 -- 2025, pemerintah melakukan penguatan regulasi terkait Perpres tentang energi baru terbarukan, Perpres pensiun dini pembangkit batubara, pengembangan Co-firing PLTU, penggunaan Clean Coal Technology untuk PLTU, pajak karbon dan perdagangan karbon PLTU Batubara, percepatan konversi PLTD ke gas dan energi baru terbarukan. Pada 2022 peluncuran undang-undang energi baru terbarukan dan program kompor listrik dengan target 2 juta pengguna setiap tahunnya mulai tahun 2022 dengan estimasi anggaran sebesar Rp2,85 triliun.Untuk mengoptimalkan keandalan sistem tenaga listrik di Jawa - Bali akan dibangun 25 sistem smart grid baru sampai 2024. Pendayagunaan energi baru terbarukan sebesar 23% pada 2025 yang didominasi oleh PLTS dengan target penurunan emisi sebesar 198 juta ton CO2. Target rasio elektrifikasi 100% dengan anggaran investasi sebesar Rp 12,02 triliun. Proyeksi konsumsi listrik 1.217 kWh/kapita.
Tahap kedua pada tahun 2026 -- 2030, pemerintah menurunkan impor LPG secara bertahap hingga bisa berhenti impor LPG pada 2030 dengan cara menggenjot pemanfaatan dimethyl ether produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. PLTS dikembangkan secara besar-besaran hingga mendominasi pada bauran 42% energi baru terbarukan. Akselerasi penyediaan 2 Juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik. Tidak ada pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan tenaga fosil pasca 2030. Pengadaan insentif berupa pembebasan biaya impor pada pengguna kendaraan yang memasang alat konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. Proyeksi konsumsi listrik 1.548 kWh/kapita.
Tahap ketiga pada tahun 2031 -- 2035, fase ini ditandai dengan penghentian operasi PLTU tahap pertama subcritical dengan kapasitas mencapai 1 Giga Watt dan interkoneksi antar pulau mulai beroperasi. Dominasi PLTS, air dan panas bumi pada bauran energi energi baru terbarukan mencapai 57% dengan target penurunan emisi 475 juta ton CO2. Proyeksi konsumsi listrik 2.085 kWh/kapita.
Tahap keempat pada tahun 2036 -- 2040, dimulai dengan mengakhiri operasi PLTU tahap kedua subcritical sebesar 9 Giga Watt dan diakhiri dengan berhentinya operasi Sebagian PLTU supercritical dengan kapasitas 10 Giga Watt. Porsi energi baru terbarukan menjadi 71% dengan dominasi PLTS dan pembangkit biomassa. Sudah tidak ada lagi PLTD yang beroperasi dan kendaraan listrik yang menggunakan baterai makin banyak. Selain itu, dilakukan stop penjualan motor (kendaraan roda dua) dengan bahan bakar bensin. Penggunaan lampu hemat energi LED mencapai 70% di seluruh Indonesia. Konsumsi listrik mencapai 2.847 kWh/kapita.
Tahap kelima pada tahun 2041 -- 2050, pemerintah menargetkan pasokan listrik 4.299 kWh/kapita dalam menyambut Indonesia Emas 2045 sebagai top 5 ekonomi dunia. PLTU ultra supercritical tahap 1 sebesar 24 Giga Watt dilakukan penghentian operasi dini. Sementara itu, Pengembangan energi nuklir (PLTN) atau dengan bahan bakar torium (PLTT) dengan kapasitas hingga mencapai 35 Giga Watt sudah bisa dioperasikan secara bertahap. Peningkatan bauran energi baru terbarukan 87% dengan mayoritas oleh biomassa dan PLTS. Pada tingkat ini telah mulai dilakukan pemberhentian penjualan mobil (kendaraan roda 4) konvensional berbasis bahan bakar fosil.
Tahap keenam pada tahun 2051 -- 2060, merupakan berakhirnya masa kejayaan PLTGU dan PLTU. PLTU ultra supercritical terakhir berhenti operasi sebesar 5 Giga Watt. Energi terbarukan mendominasi 100% dipimpin oleh panel surya dan pembangkit tenaga air. Untuk menggantikan pembangkit batubara yang mampu memasok beban dasar (base load) secara stabil, salah satu solusinya yaitu dengan panel surya berbasis baterai lithium ion, feronikel, redox dari vanadium atau cerium. Semua motor (kendaraan roda dua) yang digunakan masyarakat sudah berbasis listrik. Penggunaan kompor listrik mencapai 52 juta rumah tangga. Pembangunan jaringan gas telah memenuhi 23 juta jaringan. Konsumsi listrik mencapai 5.308 kWh/kapita.
Apabila kita amati pemerintah Indonesia memiliki ambisi untuk menjadikan panel surya sebagai kaisar listrik di Indonesia dengan kapasitas 361 Giga Watt pada 2060 nanti, sehingga kita yang memiliki lahan potensi energi baru terbarukan dapat mendukung akselerasi transisi energi. Konsep transisi energi menuju Net Zero Emission ini digunakan dalam usaha menyeimbangkan antara jumlah karbon dioksida atau gas rumah kaca yang dihamburkan ke atmosfer dengan cara mengurangi emisi gas rumah kaca atau bahkan menghilangkan emisi karbon dioksida pada setiap kegiatan manusia sehingga tidak menimbulkan pemanasan global. Harapanya Indonesia sebagai negara paru-paru dunia menjadi garda terdepan menciptakan iklim yang lebih baik bagi anak cucu kita pada masa depan.
