Mohon tunggu...
Gigih Prayitno
Gigih Prayitno Mohon Tunggu... Penulis

Menjadi manusia bebas

Selanjutnya

Tutup

Digital Artikel Utama

Rencana Kebijakan Regulasi Kontrol IMEI Tuai Protes

11 Juli 2019   08:01 Diperbarui: 12 Juli 2019   05:33 0 6 0 Mohon Tunggu...
Rencana Kebijakan Regulasi Kontrol IMEI Tuai Protes
Ilustrasi Ponsel | Reska K. Nistanto/KOMPAS.com

Kementerian perindustrian (Kemenperin) berencana mengeluarkan sebuah kebijakan baru terkait kontrol IMEI (International Mobile Equipment Identity) yang mulai berlaku pada bulan depan menuai protes dari banyak pihak.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk-produk dalam negeri khususnya ponsel yang dibeli dan digunakan. Selain itu, regulasi kebijakan ini juga dikabarkan bertujuan untuk melindungi konsumen dengan melakukan sinkronisasi IMEI dan SIM Card yang juga akan melindungi industri (ponsel) dalam negeri, dimana mereka telah membangun perusahaan perakitan ponsel di Indonesia.

Saat ini, peraturan regulasi kontrol IMEI ini masih dibicarakan di tiga kementerian terkait yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan akun Twitter dari @Kemenperin_RI, kebijakan aturan regulasi kontrol IMEI ini mulai akan berlaku kurang lebih sebulan lagi, yakni pada 17 Agustus mendatang.

Sebelum kebijakan ini dilaksanakan, terlebih dahulu akan dilakukan pemutihan dimana semua ponsel dengan IMEI yang ilegal, yang didapat dari black market sebelum tanggal 17 Agustus akan "diputihkan" dan dianggap telah menjadi legal dan bisa digunakan seperti biasa.

Namun, setelah tanggal 17 Agustus bila kamu membeli gawai dari black market dengan IMEI yang ilegal, maka ponselmu tidak akan bisa digunakan. Selain itu, ponsel yang dibeli di luar negeri juga tidak bisa digunakan di Indonesia.

Nantinya, bila kebijakan ini disahkan dan mulai dilaksanakan ada beberapa konsekuensi yang tidak logis yang masuk akal, salah satunya adalah ponsel yang dibeli dari luar negeri setelah 17 Agustus 2018 tidak bisa digunakan di Indonesia.

Kebijakan Regulasi Kontrol IMEI | Twitter/Kemenperin_RI
Kebijakan Regulasi Kontrol IMEI | Twitter/Kemenperin_RI

Tentu saja, rencana kebijakan ini menuai protes dan merugikan banyak pihak.

Beberapa pihak yang dirugikan seperti WNI yang bekerja di luar negeri dan kembali untuk sementara ke Indonesia entah itu untuk urusan pekerjaan atau bertemu keluarga. Saat sesampainya di Indonesia, hanya karena nomor IMEI ponselnya tidak terdaftar secara legal di Indonesia lantas ponselnya tidak bisa digunakan dan harus membeli ponsel baru.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2