Nah, kelompok penduduk non-Hong Kong inilah yang akan terancam dengan adanya revisi UU Ekstradisi, karena bila RUU ini disahkan maka akan menimbulkan ketidakpastian status mereka di Hong Kong, padahal mereka sudah lama tinggal dan menetap di Hong Kong.
Oleh karena itulah, masyarakat di Hong Kong melakukan aksi protes yang disebut-sebut sebagai aksi protes terbesar sepanjang sejarah demonstrasi di Hong Kong. Ribuan, puluhan ribu, hingga jutaan orang pada hari Minggu lalu turun ke jalan-jalan kota Hong Kong menuntut Lam untuk mengundurkan diri dan memaksa Lam meminta maaf karena rencananya mendorong RUU ekstradisi tersebut.
Amerika Mengambil Kesempatan
Permasalahan RUU ekstradisi di Hong Kong ini dilihat sebagai kesempatan yang menjanjikan oleh Amerika Serikat, di mana mereka sedang melakukan perang dagang deng Republik Rakyat China yang memiliki dampak global yang tersusun, sistematis dan massif.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo diketahui telah bertemu dengan para aktivis pro-demokrasi Hong Kong, yang meminta Washington (AS) untuk membantu menghentikan RUU ekstradisi kontroversial Hong Kong.
Delegasi aktivis tersebut mengunjungi Washington untuk mengkampanyekan bantuan dari Pompeo dan Kongres, dengan alasan RUU ekstradisi akan membuat warga AS di Hong Kong berisiko diekstradisi ke daratan China.
Dia juga menyatakan dukungannya untuk perlindungan hak asasi manusia, kebebasan fundamental, dan nilai-nilai demokrasi Hong Kong yang telah lama ada, yang dijamin di bawah Hukum Dasar di Hong Kong.
Dan padahal kita semua tahu, campur tangan pemerintah adalah bentuk bargaining chip Amerika menghadapi China dalam perang dagang yang sedang terjadi ini.
Akhir dari Aksi Protes
Akhirnya karena aksi protes tersebut, pemerintah Hong Kong memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan amandemen legislatif dan memulai kembali komunikasi dengan semua sektor masyarakat.
Lam mengatakan tidak ada batas waktu untuk penangguhan RUU ekstradisi ini dan pemerintah berjanji akan melaporkan dan berkonsultasi dengan anggota panel keamanan di dewan legislatif sebelum memutuskan langkah selanjutnya.
Sumber:
Sumber 1, Sumber 2, Sumber 3, Sumber 4, Sumber 5, Sumber 6, Sumber 7, Sumber 8, Sumber 9, Sumber 10, Sumber 11.
