Perlunya Label (Ulama) Oposisi untuk Antisipasi Politisasi Agama

Ulama adalah pemuka agama, agama mana pun. Ia merupakan panutan bagi para pengikutnya, nasihat dan ajarannya diikuti oleh pengikutnya. Karena tugas ulama memang mengajar; mengajarkan akhlak kebaikan dan kedamaian dalam koridor hukum agama.

Jika setiap ulama memahami dan menjalankan tugasnya dengan sportif, niscaya masyarakat akan terbimbing dengan baik. Jika ulama memahami dan menjalankan tugasnya dengan baik, masyarakat akan hidup damai jika memang tidak sedang perang; bukan sebaliknya.

Ulama yang benar-benar ulama mestinya tidak mudah terseret oleh rayuan kekuasaan. Ulama yang benar-benar ulama mestinya tidak tertarik dengan kubu-kubuan politik sehingga lebih mengutamakan kemaslahatan bersama daripada kemenangan kubunya saja. Ulama yang benar-benar ulama mestinya tidak tertarik dengan harta maupun kemewahan, apalagi memamerkannya pada khalayak.

Hasrat berkuasa, hasrat politik, maupun kemewahan merupakan unsur-unsur nafsu duniawi yang mestinya dihindari oleh ulama yang benar-benar ulama. Karena jika orang yang disebut ulama menjalankan tugasnya dengan didasari ketertarikan pada nafsu-nafsu duniawi semacam itu, niscaya moral masyarakat terancam rusak parah.

Ulama yang berpihak secara politik tidak bisa dijadikan acuan kebenaran jika sedang membicarakan politik. Karena pasti akan memuji pihaknya dan kemungkinan besar mencela lawan politiknya. Ulama yang demikian dapat dikelompokkan menjadi ulama pro-pemerintah dan ulama oposisi. Meski tak ada agama yang mengajarkan pembangkangan pada penguasa (pemerintah) atau dengan kata lain ulama mestinya pro-pemerintah dalam menyejahterakan warganya, ulama oposisi pasti punya pembenaran juga atas tindakannya. Wajar saja. Tapi yang penting, pelabelan ulama oposisi ini perlu dilakukan agar masyarakat tidak bingung atas penyalahgunaan sebutan ulama.

Bagi ulama oposisi, yang "zalim bin mungkar" tentu adalah pihak pemerintah. Maka dengan alasan kewajiban melawan kezaliman, disebarkanlah ajakan "membenci" pemerintah dengan berbagai format narasi maupun aksi, hanya untuk kepentingan politik pihaknya. Yang jadi korban adalah rakyat jelata yang kurang sadar fakta dan perlunya data dalam setiap informasi yang diterima. 

Sebagian rakyat yang kurang sadar nalarnya akan dengan mudah diarahkan ke jalur oposisi dengan dalih maupun dalil agama oleh para ulama oposisi. Jadinya akan aneh bin awkward : ada rakyat non-partisan partai yang ikut-ikutan beroposisi.

Kalau pihak oposisi dalam pemerintahan sudah jelas, mereka partai politik dengan segala kelengkapannya. Kalau rakyat di luar partai politik ikut beroposisi itu kan lucu ke mana-mana? 

Rakyat tentu ingin disejahterakan oleh pemerintah, tetapi kenapa justru memihak oposisi yang hampir selalu "melawan" kebijakan pemerintah? Ini kan ibarat anak yang menuntut ibu kandungnya untuk merawat dan mengurusinya dengan baik, tetapi dengan mendukung selingkuhan bapaknya untuk menggantikan posisi ibu kandungnya itu. Durhaka, bukan?

Jika pihak oposisi menggelar argumen-argumen logis dan fair dalam ranah umum untuk memperoleh dukungan, tentu bukan menjadi masalah. Yang jadi masalah adalah jika pihak oposisi menggunakan isu-isu SARA khususnya agama untuk mendiskreditkan pemerintah.