[caption id="attachment_255446" align="aligncenter" width="443" caption="Jubir KNPB, Wim Rocky Medlama (Foto : Bintangpapua.com)"][/caption] *) Akan Diresmikan 15 Agustus 2013
Para aktivis Papua merdeka di luar negeri terus bergerilya. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka telah menuai banyak ‘kesuksesan’ dalam upaya melepaskan Papua dari NKRI.
Pertama, 28 April 2013 organisasi pendukung Papua merdeka pimpinan Benny Wenda di Inggris (Free West Papua Campaign) berhasil ‘merayu’ Walikota Oxford Mohammad Niaz Abbasi meresmikan kantor Perwakilan OPM di Oxford.Tepat dua bulan setelah itu, kelompok Jhon Otto Ondawame dan Andy Ayamiseba melalui organisasi West Papua National National Coalition for Liberation (WPNCL) diundang ke KTT ke-19 forum negara-negara rumpun Melanesia (Melanesian Spearhead Group/ MSG) di Noumea, New Caledonia. Tindak lanjut dari KTT MSG itu, mereka akan mengirimkan delegasi para Menlu ke Jakarta dan Papua untuk memantau perkembangan kondisi HAM.
Sukses di dua tempat itu tampaknya akan diikuti para pendukung Papua merdeka di Belanda. Bulan depan, mereka merencanakan meresmikan pembukaan kantor perwakilan OPM di negeri kincir angin itu. Peresmiannya direncanakan tanggal 15 Agustus 2013.
Rencana pembukaan kantor OPM di Belanda itu dikumandangkan Wim Rocky Medlama, juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam acara jumpa pers di Jayapura, Papua, Selasa (16/7/2013). Menurutnya, pemerintah dan para diplomat Belanda telah mendorong pendirian kantor OPM tersebut. http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/6785-knpb-klaim-15-agustus-kantor-opm-di-belanda-diresmikan
Rencana pendirian kantor OPM di Belanda ini sebelumnya pernah disuarakan Benny Wenda di Inggris dan beberapa tokoh Papua merdeka di Vanuatu. Entah sesumbar atau tidak, mereka menyatakan setelah di Inggris, kantor perwakilan OPM akan segera dibuka di negara-negara lain, seperti Belanda, Jerman, Vanuatu, PNG, Australia dan Amerika Serikat.
Belajar dari keberadaan kantor perwakilan OPM di Oxford yang sempat menimbulkan reaksi marah sejumlah politisi, maka informasi tentang rencana pembukaan kantor OPM di Belanda hendaknya dapat ditanggapi serius oleh Pemerintah. Tak elok jika setiap kali setelah ada kejadian, baru Pemerintah terkesan kebakaran jenggot.
Kita tahu, selama ini Pemerintah Belanda selalu menyatakan mendukung kedaulatan NKRI di Papua dan tidak mendukung OPM. Itu pula yang selalu dikatakan Pemerintah Inggris. Tetapi faktanya, pernyataan itu hanyalah bagian dari permainan diplomasi ganda. Jika Inggris bisa mengijinkan OPM mendirikan kantornya, bisa saja Belanda bersikap sama.
Sebagai bangsa kita pantas mewaspadai hal ini. Karena pemberian izin oleh negara lain terhadap gerakan kemerdekaaan untuk mendirikan perwakilannya di negara mereka, harus dilihat sebagai pengakuan bangsa lain terhadap eksistensi Papua sebagai suatu entitas politik. Sekecil apapun pengakuan itu, jelas akan mengganggu eksistensi NKRI.***