Mohon tunggu...
Gerald Limat Hasian
Gerald Limat Hasian Mohon Tunggu... Lainnya - Founder of Public Policy Institute | Content Creator | Economic Analyst

doing the best to get your dream.

Selanjutnya

Tutup

Money

Perlukah Komite Baru Penanganan Covid dan Penanganan Ekonomi Nasional ?

23 Juli 2020   01:15 Diperbarui: 23 Juli 2020   01:05 64
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ekonomi. Sumber ilustrasi: PEXELS/Caruizp

                                                                                                                            

Dalam Webinar yang diadakan Oleh Narasi Institut pada 22/7/2020 yang  mengundang para ekonom dan juga  praktisi membahas mengenai kebijakan pemerintah membentuk komite pemulihan ekonomi nasional memberikan tanggapan yang pro dan kontra dari para narasumber. Berikut rangkuman yang saya catat dari beberapa narasumber :

Prof Didin Damanhuri (Guru Besar FEM IPB): Kurangnya target dari pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia, kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah,bisa tidak mengurangi kesenjangan di Indonesia dan PHK yang meningkat, dan harus ada targeting pada waktu mengenai pembuatan vaksin terutama Import vaksin dari china.

Dahlan Iskan ;  Covid 19 adalah bencana besar sehingga seharusnya kita harus membuat terobosan yang sangat besar. Agar habis pandemic ini dapat menghasilkan gebrakan di segala bidang. Doni akan mendapat keleluasan dalam mengatur birokrasi di bawah Eric Tohir. Harusnya Doni dapat menginstruksikan setiap daerah untuk mengikuti dr Andani, tidak ada yang memonitori positif covid 19 dengan temuan dari putra bangsa. Harus mengkombinasikan setiap kebijakan bersama. Jadi vaksin ada 3 tahap yaitu menguji effek samping, effektivitasnya, dan harus dicoba banyak Negara supaya ijin internasional harus dicoba aupaya bisa diproduksi dalam negeri. Dari segi ekonomi, pak eric tohir berkompeten menjadi bidang ekonomi dan wamen BUMN ahli di bidang manajerial karena sudah banyak menjadi top manajerial. Lebih melihat otoritas dari daerah2 yang membutuhkan bukan anggaran dari pemerintah. Jangan pernah melawan atasan,orang kaya, dan orang gila

Fadli Hasan : kita melihat beberapa Negara dalam mengatasi krisis seperti Amerika yang waktu dipimpin oleh Roosevelt yang banyak sekali membawa terobosan. Indonesia juga pernah diberikan terobosean oleh bapak BJ.Habibie. dalam penanganan Covid belum ada kurva yang menurun malah menyebabkan peningkatan yang tinggi. yang menarik adalah komite belum mencakup secara keseluruhan dalam artian adanya transformasi structural dalam ekonomi kita. yang kedua mengapa harus pak Eric tohir yang harus jadi ketuanya padahal Eric Thohir harusnya bisa mengkoordinasikan dengan BUMN. Peranan BUMN akan berpengaruh besar terhadap perekonomian kita. yang ketiga apakah komite ini memegang dana stimulus sebesar 600 T  kalau dalam perpres 82 tahun 2020 pasal 10 Memilki wewenangan dalam mengatur daerah dan mengkoordinasikan dengan lembaga terkait. Seharusnya komite ini punya dana stimulus tersendiri dalam mengelola.

Taufik Baharuddin ( ahli Brainware) :  mendorong kualitas manusia dalam melaksanakan keputusannya. Kalau kita mau merekrut quality of life nya tahu nggak  tujuan hidupnya sehingga kita tahu SQ nya. Kita harus tahu nggak dia bisa nggak jadi pimpinan. Jangan orang yang operasional disuruh jadi pimpinan yang berkontributor dalam penentuan konsep. Awal yang baik akan menetukan kesuksesan kedepannya. Bagaimana pemimpin melihat suatu tantangan menjadi peluang atau menjadi suatu masalah. Harus mampu melihat yang berkompeten. Jadi kita harus melihat kedalam dulu jangan melihat keluar itulah pentingnya sq

Fuad Bawazier  ; banyak sekali rencana pemerintah yang belum dapat berjalan sesuai dengan konsep awal, masalah terhadap anggaran. Pembentukan komite ini adalah usaha untuk mendapatkan keberhasilan dari suatu kegagalan. Pembentukan ini malah menyebabkan semakin birokratis dan overlapping karena pemberian anggaran harus melewati beberapa strukturnya.dan akan saling lempar tanggung jawab. Akan memprediksi pertumbuhan ekonomi hingga 2 digit. Issue ini sangat berat. Jadi harus ada koordinasi pada pihak

AVILIANI ;  sebenarnya sulit dalam implementasi dan menyebabkan timpang tindih tanggung jawab. Akibatnya birokrasi semakin panjang. Permasalahan utamanya adalah demand  dan supply side dan demand side. Pandemik akan merubah tatanan dalam berorganisasi, konsumi, belanja akan berubah. Harus ada penyesuaian kebijakan ketika covid sudah selesai

Andri Sudibjo ;  perubahan besar oleh pandemic. Menjadi ekonomi politik dan psikologi. Akan ada transformasi besar2an. Presiden harus mengontrol geopolitik. Kemampuan legitimasi menggunakan SD manusia maupun globalisasi dan mengurangi globalisasi sementara ini.

Farhan : adanya implementasi kebijakan.merupakan suatu keberanian mengambil resiko. Tidak adanya komite ini maka tidak ada koordinasi antar kelembagaan. Adanya biaya koordinasi yang tinggi. maka harus ada kointegrasi yang tinggi.

Kesimpulan dari keseluruhan diskusi dari yang pro terhadap Komite yang baru dibentuk ini adalah mempermudah birokrasi karena Erick Tohir selaku Ketua Pemulihan Ekonomi Nasional dapat memeberikan kemudahan bagi Doni selaku ketua tim Covid 19 dalam melaporkan ke atasan sedangkan yang kontra kebijakan ini akan menyebabkan setiap divisi akan lempar tanggung jawab karena terlalu banyak pihak yang terlibat sebaliknya dapat mempersulit Birokrasi

Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun