Banyak pendukung Jokowi yang juga sekaligus pendukung Ahok menganggap mantan Presiden Suslilo Bambang Yudhoyono seperti gedebog pisang yang tidak punya otak dan hati. SBY diposisikan sebagai seorang yang polos, tidak punya rencana A, B, dan C. Sederhananya, SBY dipandang sebagai orang yang tidak memiliki strategi matang dalam bertindak. Lebih parah lagi, SBY dianggap sebagai orang yang hanya digerakkan oleh hati, bukan dengan otak. Sebaliknya, Jokowi diposisikan sebagai seorang yang cerdas yang telah memperhitungkan secara masak setiap tindakannya.
Dalam soal isu penyadapan, misalnya, pendukung Jokowi dan juga sekaligus fanatikus Ahok mengatakan kalau penyadapan itu tidak ada. Penyadapan hanyalah strategi untuk membongkar politisasi fakwa MUI. Faktanya, sampai sekarang penasehat hukum Ahok, Humphrey Djemat tidak membenarkan tetapi juga tidak menyangkal adanya penyadapan telepon antara SBY dengan Ma’ruf Amien pada tanggal 6 Oktober 2016 pukul 10.16
WIB. Apapun itu, faktanya saat ini sejumlah fraksi di DPR sedang menggalang pembentukan pansus penyadapan.
Kalau penyadapan atau setidaknya transkirp penyadapan itu ada dan diberikan kepada pihak Ahok, siapa pemberinya? Bisa saja Jokowi yang
membocorkan penyadapan yang dilakukan oleh institusi negara kepada pihak Ahok. Bisa juga institusi negara itu yang secara langung, baik suka rela ataupun karena transaksi jual beli, memberikan hasil sadapan kepada pihak Ahok. Tetapi, bagaimana kalau pihak SBY sendiri yang memberikan sadapan teleponnya kepada pihak Ahok.
Kemungkinan sadapan telepon diberikan oleh pihak SBY kepada pihak Ahok inilah yang tidak dipikirkan oleh pendukung Jokowi/Ahok. Padahal
kemunkinan tersebut tetap ada dan besar peluangnya. Bukankah dengan disampaikannya kesaksian adanya percakapan per telepon SBY-MA oleh
Humphrey mengakibatkan posisi Ahok dan Jokowi menjadi semakin terpojok.
Pernahkan pendukung Jokowi/Ahok memikirkan kemungkinan seperti di atas. Mungkin belum pernah. Bahkan tidak pernah terlintas sama sekali
dalam pikiran mereka. Sebab, bagi pendukung Jokowi/Ahok, SBY hanyalah gedebog pisang yang tidak berotak dan berhati.
Contoh lain, soal spanduk pencapresan Jokowi untuk Pilpres 2019-2024 yang dipasang oleh Golkar. Pemasangan spanduk itu dilakukan oleh
Golkar yang konon diperintahkan oleh ketua umumnya, Setya Novanto. Setnov memerintahkan pemasangan spanduk itu selepasnya dari kasus
rekaman “Papa Minta Saham” dan berhasil menduduki kursi Ketua Umum Golkar. Setelah menjadi Ketum Golkar, Setnov nampak mesra dengan
Jokowi. Jokowi terlihat tidak hanya melupakan “ora sudi” yang pernah diucapkannya saat menanggapi pencatutan namanya oleh Setnov dalam
rekaman “Papa Minta Saham” tetapi juga dekat secara politis dengan Golkar.
Pemasangan spanduk pencapresan Jokowi oleh Golkar pun disambut riang gembira oleh para pendukung Jokowi di mana pun mereka berada. Para
pendukung Jokowi mengangap pemasangan spanduk itu sebagai ketundukkan Golkar di bawah Setnov pada Jokowi.
Para pendukung Jokowi lupa kalau pemasangan spanduk itu dilakukan pada Setember 2016 atau kurang dari dua tahun setelah Jokowi dilantik
sebagai Presiden RI. Jadi, masih ada tiga tahun lagi bagi Jokowi untuk menunaikan tugasnya sebagai Presiden RI 2014-2019.
Dari sisi waktu jelas terlalu dini bagi Jokowi untuk kembali mencapreskan diri. Apalagi, sebelumnya baik Megawati atau pun SBY baru mengampanyekan pencapresannya jelag masa pemilihan presiden. Jadi, pemasangan spanduk pencapresan Jokowi oleh Golkar bisa dikatakan
menjadi yang tercepat dalam sejarah nasional.
Pesan apa yang ingin disampaikan Golkar tentang Jokowi kepada masyarakat? Apakah Golkar menyampaikan pesan kalau Jokowi adalah
Presiden Indonesia yang berhasil menuntaskan tugasnya? Pertanyaannya, bagaimana bisa mengukur keberhasilkan Jokowi yang baru memimpin selama dua tahun dari lima tahun masatugasnya? Pernahkah terlintas dalam pikiran pendukung Jokowi kalau pemasangan spanduk itu tidak lain dari
cara Golkar memberikan pesan kepada masyarakat bahwa Jokowi adalah seorang yang ambisius mengejar jabatannya?
Demikian juga dengan tekanan-tekanan yang diberikan kepada FPI dan kelompok-kelompok Islam di Indonesia. Apakah tekanan-tekanan itu
dilakukan oleh Jokowi yang menurut pendukungnya tengah melawan ormas radikal? Ataukah untuk memanasi suhu politik dengan tujuan mengacaukan jalannya pemerintahan Jokowi?
