Menariknya, setelah mangkatnya Tjahjo pada 1 Juli 2022, kursi Menpan RB tidak diberikan Jokowi kepada kader senior PDIP, melainkan kepada "anak kos" PDIP, Â Abdullah Azwar Anas,
Dipilihnya Azwar ketimbang kader senior PDIP mengisyaratkan ketidaknyamanan Jokowi pada PDIP. Bahkan, meski beberapa kali PDIP memaksa mendudukan kadernya di kursi Menteri BUMN, Jokowi tetap bergeming.
Pada periode pertama lewat Masington Pasaribu, PDIP mendesak Jokowi mencopot Rini Sumarno dan menggantikannya dengan kader PDIP, tapi Jokowi tak menggubrisnya. Begitu juga pada periode kedua, permintaan Adian Napitupulu untuk mengganti Erick Thohir dan menggantikannya dengan kadetr PDIP, tak dihiraukan Jokowi.
Renggangnya hubungan Jokowi dan PDIP sebenarnya udah berlangsung setidaknya sejak Januari 2015. Ketika itu Jokowi menarik pengajuan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang diusulkan PDIP.
Belakangan Jokowi dan PDIP kerap terlibat konflik dalam isu-isu masa jabatan presiden.Oleh PDIP, Jokowi dianggap membiarkan relawan-relawannya mengampanyekan "3 periode" yang notabane melanggar konstitusi. Bahkan, PDIP meluapkan kemarahannya pada pendukung Jokowi yang mendesak PDIP untuk segera mencapreskan Ganjar Pranowo.
Jokowi Lebih Nyaman Bersama Nasdem Ketimbang PDIP
Renggangnya hubungan Jokowi-PDIP tak berdampak buruk. Tetapi, setelah Jokowi menjauh dari Nasdem, kini Jokowi menghadapi ancaman yang terbilang serius. Jokowi kini menghadapi upaya pemakzulan setelah menandatangani Perppu Ciptaker.
"Peran MK dan DPR diabaikan. Ini bukan contoh rule of law yang baik tapi jadi contoh rule by law yang kasar dan sombong," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)Â Jimly Asshiddiqie dalam keterangan pers pada 4 Januari 2023.
Seperti sejumlah pakar hukum tata negara lainnya, Jimly tidak hanya berhenti sampai di situ, ia pun menegaskan penerbitan Perppu Ciptaker berpeluang digunakan sebagai celah untuk mengajukan usulan pemakzulan (impeachment) terhadap Presiden Jokowi.
Namun demikian, Jimly mencurigai adanya potensi bahwa penerbitan Perppu Cipta Kerja itu sebagai jebakan untuk menjatuhkan Presiden Jokowi.
"Bisa juga usul Perppu Ciptaker tersebut memang sengaja untuk menjerumuskan Presiden Jokowi untuk pemberhentian di tengah jalan," ujar Jimly.
Pertanyaannya, siapa yang menjerumuskan Jokowi?
