Dari Siaran Pers Menkominfo Johnny Plate: SKB UU ITE Sejalankan Pasal 28 dengan Putusan MK Tahun 2009

Kemarin, 23 Juni 2021, Johnny G Plate selaku Menkominfo mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Implementasi UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagaimana yang disampaikan Menkominfo Johnny Plate dalam konferensi pers virtual di kantornya, rencananya SKB Pedoman Implementasi ini akan dijadikan buku saku pegangan bagi aparat penegak hukum.

""Pedoman Implementasi atas Pasal-Pasal Tertentu dalam UU ITE ini berisi penjelasan terkait definisi, syarat, dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain terhadap pasal yang sering menjadi sorotan masyarakat," jelas Johnny Plate. 

Dengan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, penandatanganan SKB yang dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Menkominfo Johnny G Plate ini merinci pasal-pasal UU ITE yang selama ini disebut-sebut sebagai pasal karet.

 

SKB Pedoman Implementasi UU ITE Rinci Pasal 28 Ayat 2

Terdapat delapan pasal pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang mengalami revisi dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomo 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dijelaskan lebih rinci dalam SKB. Kedelapannya tertuang dalam Siaran Pers No.218/HM/KOMINFO/06/2021.

Salah satunya, Pasal 28 ayat (2). Pasal ini berbunyi, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)." 

Bunyi pasal tersebut diubah menjadi "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menghasut, mengajak, atau mempengaruhi sehingga menggerakkan orang lain, mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, kebangsaan, ras, atau jenis kelamin, yang dilakukan melalui sarana Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik."

"Keenam, Pedoman Pasal 28 ayat (2) mengenai konten yang menyebarkan kebencian berdasarkan Suku Agama Ras dan Antar-Golongan (SARA) menjelaskan bahwa, aparat penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa pengiriman konten tersebut mengajak atau menghasut masyarakat memusuhi individu atau kelompok dari Suku Agama Ras dan Antar Golongan tertentu. Secara khusus, definisi antar golongan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017," Tandas Menkominfo Johnny Plate.