Skandal Jiwasraya: Setelah OJK, Bagaimana dengan Bakrie?

Seperti dalam artikel (Kasus Jiwasraya) Pembiaran OJK Ancam Stabilitas Sistem Keuangan ,Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diduga lalai dalam melaksanakan UU No. 21/2011 dalam mengawasi PT Jiwasraya. Bahkan, bisa juga didiga bila OJK melakukan pembiaran. 

Benar saja, kemarin, 25 Juni 2020, Kejaksaan Agung telah menetapkan Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK periode 2017-2022 , Fakhri Hilim, sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya.

"Bahwa Fakhri Hilmi selaku Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A, pada tahun 2016 mengetahui adanya penyimpangan transaksi saham PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP) yang harga sahamnya sudah dinaikkan oleh grup Heru Hidayat yang dijadikan portofolio reksa dana 13 MI yang penyertaan modal terbesar adalah Jiwasraya," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono pada 25 Juni 2020 sebagaimana yang dikutip Tempo.co.

Penetapan Fakhri ini berdasarkan laporan Tim Pengawas DPTE yang mengungkapkan adanya penyimpangan transaksi saham tersebut merupakan tindak pidana pasar modal seperti yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 (UUPM) dan telah dilaporkan kepada Fakhri. Akan tetapi, Fakhri tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap produk reksadana tersebut. 

Akibatnya, kata Hari, dari perbuatan Fakhri, produk reksadana pada 2016 menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi Jiwasraya pada 2018 hingga mencapai sebesar Rp 16,8 triliun.

Milestone Jiwasrya

Berdasarkan "milestone-nya" PT Jiwasraya sebenarnya sudah mengalami kesulitan keuangan sejak 2002. Lantaran kesulitan itu, pada 2006 kerugian yang diderita BUMN yang bergerak di sektor asuransi ini terus membengkak. Dan, pada 2008, PT Jiwasraya menunjuk direksi barunya, Ketika itu, direksi baru menjalankan tugasnya dengan kondisi keuangan minus Rp 6,7 triliun.

Oleh karena kesulitan yang dialaminya, pada 2009 PT Jiwasraya menyurati Kementerian BUMN. Kepada "boss-nya" itu, PT Jiwasraya menyodorkan dua skema penyelamatan: Meminta PMN dan zero coupon bond atau PT Jiwasraya dilikuidasi. Namun, permintaan tersebut ditolak. PT Jiwasraya disarankan untuk self healing dengan segala cara. 

Saran Kementerian BUMN tersebut dieksekusi PT Jiwasraya pada tahun itu juga dengan meluncurkan produk JS Saving Plan. Lewat produk ini, keuangan PT Jiwasraya diperkirakan kembali sehat pada 2024.

Kronologi kasus Jiwasraya (Sumber: Dok Pri)