Ketika itu, menurut kombatan ISIS yang diwawancarai Independent.co.uk, Turki merekrut dan melatih kembali para kombatan ISIS untuk memimpin invasi ke kantong Kurdi di Afrin, Suriah utara.
Blackmail Erdogan?
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengaku pemerintah sampai saat ini masih melakukan verifikasi data kombatan ISIS dan simpatisan di Turki dan Suriah.
"Pemerintah akan memverifikasi, mendata karena pada saat di Turki kan ada serangan dari Turki di salah satu wilayah Kurdi sehingga mereka terpencar-pencar. Nah, perlunya ada verifikasi secara detail terhadap orang-orang Indonesia yang jumlahnya 689," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada 12 Februari 2020 (Sumber: Detik.com).
Jika mengacu pernyataan Moeldoko tadi, artinya ke-689 kombatan dan simpatisan ISIS asal Indonesia tersebut berada di Turki dan Suriah.
Pada November 2019, otoritas Turki berencana memulangkan ISIS ke negara asal masing-masing. Turki sendiri tidak menyebut angka. Namun, media menyebut ada 1.200 anggota ISIS yang akan dipulangkan dari Turki.
Angka ini diambil dari jumlah anggota ISIS yang ditahan di penjara di Turki seperti yang diungkap Menteri Dalam Negeri Turki, Suleyman Soylu.
Kemunculan angka 1.200 ini juga menarik. Pasalnya pada 15 Juli 2017, menurut data dari Kementerian Dalam Negeri Turki seperti dilansir News.com.au, total ada 4.957 militan asing ISIS yang ditangkap di Turki. Indonesia menempati urutan kedua dengan total 435 orang dan Rusia menjadi yang terbanyak, yaitu 804 orang.
Artinya, ada ratusan ISIS asal Indonesia yang akan dipulangkan oleh Turki. Jika Turki memulangkannya, Indonesia tidak bisa menolaknya, sekalipun ratusan kombatan dan simpatisan ISIS tersebut sudah membakar parpornya dan meninggalkan statusnya sebagai WNI.Â
"Kita tidak mengenal stateless [tak bernegara]. Jadi tidak ada WNI yang mau kembali ke Indonesia kemudian kita halang-halangi kembalinya," kata Dirjen Imigrasi Ronnie F. Sompie pada 5 Juli 2017.
Pernyataan serupa pun disampaikan oleh Direktur bidang pencegahan BNPT, Brigjen Polisi Hamidin.
"Tidak ada prinsip kita menolak warga Indonesia yang dikembalikan sebagai deportan," katanya kepada BBC pada 28 Juni 2017.
Berbeda dengan Turki, Presiden Suriah Bashar Al Assad justru menegaskan tidak akan memulangkan dan akan menghukum teroris yang beroperasi di negaranya. Pernyataan ini disampaikan Assad saat diwawancarai  Paris Match pada 28 November 2019.
"Every terrorist in the areas controlled by the Syrian state will be subjected to Syrian law, and Syrian law is clear concerning terrorism. We have courts specialized in terrorism and they will be prosecuted."
