Dari hubungan yang dibangunnya itu, HTI memperoleh akses sebagai pembicara dalam berbagai forum-forum keagamaan yang digelar berbagai instansi, termasuk instansi militer.
Dalam dokumen itu juga terungkap ada 43 perwira tinggi AD dan perwira BIN yang secara konstan melakukan kontak dengan HTI. Bahkan, pemimpin HTI juga mengklaim bahwa anggota telah mendominasi posisi penting dalam militer dan birokrasi pemerintah di provinsi seperti Papua dan Aceh.
Pada bagian akhir dari dokumen itu disebutkan, "Visi menghidupkan kembali kekhalifahan Islam adalah bertentangan langsung dengan ideologi negara Indonesia, Pancasila. HTI cenderung muncul sebagai kekuatan kunci menentang ideologi negara Indonesia.
Namun demikian, tidak mungkin bahwa visi HTI dapat dicapai dalam waktu dekat. sebagai kesimpulan akhir bahwa ada kemungkinan HTI akan meningkatkan pengaruhnya di masa depan sesuai dengan strategi mobilisasinya, tetapi akan butuh beberapa tahun lagi sebelum menjadi ancaman serius bagi negara Indonesia".
Sembilan tahun setelah dokumen TNI itu bocor, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan lebih kurangnya 3 persen dari anggota yang terpapar paham radikalisme dan berkeinginan mengganti Pancasila dengan ideologi khilafah negara Islam.
"Dan kurang lebih tiga persen, kurang lebih tiga persen, ada TNI yang terpengaruh radikalisme," ujar Ryamizard pada 19 Juni 2019 seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Dengan adanya kajian (Pusjianstra) TNI Â dan juga informasi yang dibeberkan oleh Ryamizard yang juga mantan KSAD, persoalan ideologi yang dihadapi TNI tidak berhenti pada kasus Enzo Allie. Justru, kasus Enzo ini menjadi gong bagi TNI untuk membersihkan anggotanya dari kelompok-kelompok antinasionalisme sekaligus penentang NKRI. Ke depan TNI memiliki PR yang cukup berat yang harus segera diselesaikan.Â
Enzo Allie dengan Bendera HTI-nya dan Moeldoko dengan Jilbabnya
Listrik Padam, Ada Faktor X yang Dirahasiakan PLN kepada Jokowi?
Nutrisi Anti "Bad Mood" Ini Dibandrol Nol Rupiah
