Gatot Swandito
Gatot Swandito Administrasi

Yang kutahu aku tidak tahu apa-apa Email: gatotswandito@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Penolak Quick Count Pilpres 2019 Buta Masa Lalu dan Hukum

21 April 2019   21:07 Diperbarui: 21 April 2019   21:30 2289 20 5
Penolak Quick Count Pilpres 2019 Buta Masa Lalu dan Hukum
Sumber ilustrasi Tempo.co

Hasil hitung cepat atau quick count Pilpres 2019 sudah hampir final. Sejumlah lembaga survey tanah air telah memproses lebih dari 90 persen data yang diterimanya. Litbang Kompas, misalnya, sudah merilis 99.95 persen data yang diprosesnya. 

Hasilnya, Jokowi-Amin Ma'ruf berhasil meraih 54,43 persen suara, sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya mampu meraup 45,57 persen suara. Hasil hitung cepat versi Litbang Kompas ini bisa dibilang sebelas-dua belas dengan hasil quick count sejumlah lembaga survey lainnya.

Karuan saja, rilis hitung cepat yang menempatkan pasangan nomor urut 01 sebagai pemenang Pilpres 2019 tersebut membuat berang kubu lawannya. Ujung-ujungnya, Koalisi Aktivis Masyarakat Anti Korupsi & Hoaks (KAMAKH) melaporkan enam lembaga survei yang merilis quick count hasil Pilpres 2019 ke Bareskrim Polri. Keenamnya adalah Indo Barometer, CSIS, Charta Politika, Poltracking, SMRC dan LSI Denny JA.

Alasannya, menurut KAMAKH, keenam lembaga survey tersebut diduga melakukan tindak pidana kebohongan publik dan melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kisruh hasil survey, termasuk rilis quick count, sebenarnya sudah terjadi sejak Pemilu 2009.  Ketika itu quick count sudah  ditayangkan TV One pada pukul 10.45 WIB atau pukul 12.45 WIT. Sementara, di waktu hampir bersamaan, Metro TV menyiarkan exit poll.

Tapi, tayangan di kedua stasiun berita tersebut kemudian dihentikan sekitar pukul 11.15 WIB atau hanya beberapa menit setelah penayangannya. Penghentian itu dilakukansetelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta agar stasiun televise menunda penayangannya tujuannya agar opini publik tidak terpengaruhi.

Permintaan penghentian oleh KPU tersebut tersebut dilayangkan setelah tayangan quick count dan exit poll tersebut dikecam banyak pihak. Seniman Sujiwo Tejo yang menjadi narasumber di acara itu menyatakan bahwa lebih banyak bebek dibandingkan elang. Jadi dikhawatirkan quick count akan mempengaruhi perilaku pemilih yang hendak mencontreng alias jadi membebek.

Prabowo Subianto yang ketika itu maju sebagai cawapres pendamping capres Megawati Soekarnoputri menyebut hasil quick count tidak valid dan tidak bisa dijadikan acuan hasil pilpres.

"Hasil quick count itu tidak valid. Semua saksi agar tidak terpengaruh pembentukan opini secara dini. Baru satu jam sudah ada yang menang, ini skenario untuk menyesatkan Pemilu. Kami menyayangkan stasiun TV yang berpihak. Kami mengingatkan pada para pemilik stasiun TV hal ini tidak bertanggung jawab," kecam Prabowo (Sumber).

Tayangan hitung cepat selagi waktu pencoblosan masih berlangsung memang merupakan bentuk kejahatan besar dalam demokrasi. Sebab, tayangan tersebut bisa diartikan sebagai propaganda kepada calon pemilih yang belum nyoblos.

Bentuk propaganda tersebut terkait erat dengan kampanye "Pilpres Satu Putaran Saja" yang digelar digelar CEO Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA beberapa bulan sebelum hari H Pilpres 2019.

"Pilpres Satu Putaran Saja" lewat aneka aneka media, seperti koran, TV, dan radio, ditambah lagi dengan spanduk, poster dan stiker jelas merupakan bentuk kampanye untuk memenangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Tetapi, sebenarnya tidak ada yang salah dengan tayangan quick count ataupun exit poll pada Pilpres 2009. Sebab, exit poll memang sudah bisa dirlis hanya sekitar setengah jam setelah TPS dibuka. Sementara, hitung cepat sudah dibisa diumumkan setelah TPS sampel ditutup.

Karenanya, di Indonesia, hasil exit poll sudah bisa dipublikasikan  pukul 05.30 WIB. Sedangkan, rilis quick count sudah bisa disiarkan sekitar pukul 11.30 WIB (dengan asumsi tahap penghitungan suara di TPS sampel di Indonesia Timur selesai pada pukul 13.30 WIT atau 11.30 WIB.

Dari segi hukum pun, tayangan exit poll dan quick count tidak menyalahi aturan. Lantaran, sesuai PUTUSAN Nomor 98/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak melarang publikasi survei atau jajak pendapat di hari tenang dan pengumuman hasil quick count. Putusan tersebut diambil MK setelah Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia dan Direktur Yayasan Lembaga Survei Nasional melayangkan judicial review atas Pasal 188 UU Nomor 42 tahun 2008.

Isi pasal yang digugat tersebut berbunyi, "Hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh diumumkan dan/atau disebarluaskan pada masa tenang".

Alasan MK mengabulkan judicial review karena menilai Pasal 188 UU Nomor 42 tahun 2008 melanggar Pasal 28 F UUD 1945 yang menegaskan ,"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Pelarangan publikasi segala jenis survei di hari tenang ini juga dinilai MK melanggar kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapatnya mengenai kesiapan pemilih menghadapi pemilu yang dijamin pasal 28E ayat 3 UUD 1945. Pasal ini menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat"

MK yang ketika itu diketuai Mahfud MD menyatakan jajak pendapat atau survei maupun quick count hasil pemungutan suara dengan menggunakan metode ilmiah adalah suatu bentuk pendidikan, pengawasan, dan penyeimbang dalam proses penyelenggaran negara termasuk pemilihan umum.

MK memang tidak bisa menolak judicial review tersebut. Terlebih hak masyarakat untuk tahu (rights to know) dan kebebasan untuk memberikan atau menyampaikan informasi (freedom of information) merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM).  

Akan tetapi, apapun itu, seperti yang ditulis dalam artikel "Quick Count Dibebaslepaskan, MK Lupa Buruknya Pemilu 2009" yang ditayangkan pada 4 April 2014 , rilis quick count dan juga exit poll memang harus diatur alias tidak bisa dibebaslepaskan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2