Mohon tunggu...
Gatot Swandito
Gatot Swandito Mohon Tunggu... Administrasi - Gatot Swandito

Yang kutahu aku tidak tahu apa-apa Email: gatotswandito@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Soal Setnov, Ini yang Paling Bikin Kepala Muter

2 Oktober 2017   20:12 Diperbarui: 2 Oktober 2017   21:20 1335
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Banyak yang bilang kalau Setya Novanto licin bagai belut. Mungkin pendapat ini ada benarnya. Setidaknya, gegara kelicinannya, tidak sedikit yang tergelincir saat bersinggungan dengan Ketua Umum Golkar ini.

Saking licinnya, sampai-sampai saat mengomentari kasus "Papa Minta Saham", seorang pakar hukum pidana sekelas Profesor. Romli Atmasasmita pun mengeluarkan pendapat yang bikin otak ini tergelincir dan lepas dari batok kepalanya.

Masih ingat kasus perekaman yang dilakukan Maroef Sjamsoeddin saat ia bertemu dengan Setnov dan Muhammad Riza Chalid di Hotel Ritz Carlton pada 8 Juni 2015?

Menurut Prof. Romli, pihak mana pun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapanterhadap seseorang, tanpa adanya izin dari penegak hukum. (Sumber: Vivanews.co.id)

Ada juga yang menyebut rekaman itu ilegal, misalnya, pengamat ekonom Ichsanudin Noorsy. Katanya, rekaman pembicaraan perihal perpanjangan kontrak PT Freeport dinilai ilegal karena tidak bisa digunakan dalam bisnis.

"Merujuk pada konvensi Jenewa itu ilegal. Karena tidak bisa digunakan dalam praktik bisnis," kata Ichsanudin (Sumber: Metrotvnews.com)

Sejumlah pengamat dan pakar lainnya mengaitkan rekaman yang dikenal sebagai "Papa Minta Pulsa" atau PMS dengan merujuk pada UU No. 11 2008 Tentang Informasi dan TransaksiElektronik.

Dari yang gampang dulu. Maksudnya dari yang paling lucu. Ichsanuddin bilang perekaman itu ilegal karena menurut konvensi Jenewa perbuatan tersebut dilarang dalam praktek bisnis.

Jadi, dalam pandangan Ichsanuddin, Setnov datang ke Hotel Ritz Carlton pada 8 Juni 2015 bersama Riza untuk menemui Maroef itu untuk keperluan bisnis. Kalau begitu, apakah Ketua DPR RI diperbolehkan "berbisnis" seperti yang terungkap dalam rekaman?

Kemudian, Prof Romli mengartikan perekaman yang dilakukan oleh Maroef sebaga bentuk peyadapan. Dan, Maroef tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapanterhadap seseorang, tanpa adanya izin dari penegak hukum.

Benarkan pendapat Profesor Romli tersebut?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun