Untuk mencapai pedalaman Kampung Oya hanya ada dua pilihan, yaitu perjalanan darat atau udara. Untuk perjalanan darat hanya bisa  ditempuh dengan berjalan kaki karena tidak terdapat jalan darat. Masa tempuhnya bisa tiga hingga lima hari dengan menembus hutan belantara. Ketika tiba di kampung tersebut, almarhum Mantri Patra dan rekannya diantar dengan helikopter.
Sebagai informasi, menjelang Pemilu 2019 lalu, tim KPU setempat mengirimkan logistik Pemilu ke Kampung Oya dengan berjalan kaki menembus hutan belantara. Perjalanan menuju ke kampung tersebut memerlukan waktu sekira empat hari. Kampung Oya adalah salah satu dari tiga wilayah di Kabupaten Teluk Wombana yang terisolir. Wilayah lainnya adalah Ondurara dan Inyora. (sumber: Kabare.id)
Kampung Oya juga kabarnya tidak terjangkau jaringan telekomunikasi. Ketiadaan akses penting tersebut membuat almarhum Mantri Patra tidak bisa berbuat apa-apa.Â
Satu hal menggelayut di benak saya, apakah area pedalaman Kampung Oya sudah teraliri listrik? Saya belum menemukan informasinya. Gatra.com pernah menginformasikan bahwa rasio elektrifikasi nasional tinggal 1,7% lagi, atau kira-kira 1,8 juta rumah tangga. Khusus di wilayah Papua Barat, terdapat 3.135 rumah tangga yang belum tersentuh jaringan listrik. Apakah jumlah tersebut juga mencakup wilayah pedalaman Kampung Oya?
Sementara itu, Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PLN, Ahmad Rofik, pada Agustus 2018 mengatakan pada Kumparan.com bahwa rasio elektrifikasi di wilayah Papua saat ini memang yang paling rendah dibandingkan wilayah lain. Ia mengakui tidak mudah untuk melistriki desa-desa di wilayah Papua yang medannya begitu berat.
Berdasarkan informasi tersebut, melihat lokasi Pedalaman Udik Simo Kampung Oya yang sampai kini masih terisolir, bisa diperkirakan daerah tersebut belum dialiri listrik.
Upaya agar tidak terulang kembali
Berkaca dari kejadian wafatnya Mantri Patra, rasanya sudah waktunya pihak Departemen Kesehatan atau Dinas Kesehatan setempat mengevaluasi manajemen penugasan tim medis di wilayah terpencil atau sangat terpencil. Evaluasi manajemen transportasi dan manajemen sarana / prasarana perlu dilakukan agar kedepannya tidak terulang kembali.
Sebenarnya sudah ada peraturan berkaitan dengan layanan kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2015 (Permenkes 90/2015) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan Sangat Terpencil. Anda bisa mengunduhnya di tautan ini.
Permenkes tersebut memerinci berbagai aspek mengenai layanan kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil, termasuk di dalamnya aspek non medis seperti penyediaan sarana dan prasarana. Permenkes tersebut sebetulnya sudah komprehensif dan memadai sebagai pedoman. Lampiran Permenkes tersebut menjelaskan secara detail tentang hal yang bersifat teknis.
