Sejak dulu, saya termasuk dalam barisan pendukung Jokowi. Meskipun tidak masuk dalam tim relawan, saya selalu membela Jokowi apabila berdebat dengan siapapun. Mengapa mendukung Jokowi? Karena track record-nya termasuk baik sejak menjabat Walikota Solo. Sikap yang merakyat, sederhana dan keberanian mengambil keputusan yang berlanjut sampai menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Saat bertarung dengan Prabowo menjadi presiden pun, saya mendukung Jokowi. Alangkah senangnya saya saat Jokowi akhirnya memenangkan suara rakyat menjadi presiden. Harapan besar bahwa Jokowi mampu membenahi bangsa ini seakan semakin mendekati kenyataan saat Jokowimenyusun kabinet dengan melibatkan KPK dan PPATK. Sejarah baru karena hanya pada era Jokowi , pemilihan menteri dengan menggandeng KPK dan PPATK. Terbukti banyak calon menteri yang mendapat stabilo merah dan kuning dari KPK, artinya calon menteri tersebut rawan mendapat status tersangka dari KPK dan sangat tidak direkomendasikan sebagai menteri di kabinet Jokowi. Beberapa menteri hasil seleksi modelbaru tersebut pun cukup mendapat apresiasi masyarakat karena kinerjanya dianggap bagus sampai dengan saat ini, seperti Menteri Kelautan dan Perikanan (Susi Pudjiastuti), Menteri Agama (Lukman Hakim S) atau menteri Keuangan (Bambang S B). Meskipun ada juga menteri yang dikritik karena belum terlihat sepak terjangnya, seperti Bu Menko (Puan Maharani).
Sebagai pendukung Jokowi, saya hanya berharap Jokowi bertindak sesuai keinginan sebagain besar pemilihnya sewaktu pilpres, yaitu bertindak yang pro rakyat. Beberapa program sudah on the track, misalnya seleksi menteri dengan cara diatas, pemberian ratusan traktor kepada petani dalam rangka mengejar target 3 tahun ke depan swasembada pangan, pembakaran kapal pencuri ikan, hukuman mati bagi gembong narkoba, atau menolak pembelian mobil dinas baru bagi presiden dan anggota kabinet.
Tetapi, semakin lama terdapat beberapa kebijakan Jokowi yang kelihatan jelas didasarkan hasil kompromi dengan partai pengusungnya, yang mana kebijakan tersebut banyak menimbulkan tanda tanya dari masyarakat. Saya sebagai pendukung Jokowi ikut mempertanyakan hal yang sama, misalnya:
1.Penunjukkan kader Nasdem, HM. Prasetya sebagai Jaksa Agung. Memang menjadi hak Jokowi untuk memilih dan mengangkat seorang Jaksa Agung, tetapi banyak yang bertanya apa prestasi menonjol Prasetya sewaktu masih menjabat sebagai Jaksa sehingga dianggap layak sebagai Jaksa Agung. Secara logika orang awam, Jaksa Agung sebagai pimpinan lembaga penegak hukum seharusnya bebas dari unsur parpol. Penunjukkan Prasetya kental sikap balas jasa Jokowi terhadap Surya Paloh.
2.Pengajuan Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Kabar yang beredar, BG termasuk salah satu menteri yang distabilo merah oleh KPK saat Jokowi ingin menunjuk BG sebagai salah satu menterinya. Hal ini seolah-olah Jokowi mengingkari sendiri tindakannya karena sudah tahu BG tidak direkomendasikan sebagai menteri malah ditunjuk sebagai pimpinan penegak hukum. Penunjukan BG menunjukkan Jokowi mengikuti kehendak PDIP (Megawati SP), bukan keinginan rakyat yang memilihnya dulu. Saat ramai antara Polri vs KPK, Jokowi tidak kunjung memberi keputusan, bahkan saat ini malah terbang ke Malaysia, Brunei dan Philipina sebelum konflik Polri vs KPK selesai. KPK sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya saat ini terancam lumpuh karena semua pimpinan KPK terancam dikriminalisasi, dan Jokowi seolah-olah membiarkannya. Pembentuk tim 9 pun tidak mempercepat Jokowi untuk mengambil keputusan penyelesaian konflik tersebut.
3.Perpanjangan ijin ekspor mineral oleh PT Freeport Papua. Sebelumnya pemerintah sudah tegas menetapkan bahwa setiap usaha tambang harus membangun smelter. Tetapi ditengah kisruh Polri vs KPK, pemerintah melalui kementerian ESDM “diam-diam” memperpanjang ijin ekspor bahan mineral tanpa melalui proses pengolahan di dalam negeri khusus untuk PT Freeport.
4.Jokowi menggandeng PROTON Malaysia untuk membuat mobil nasional di Indonesia, meskipun dengan alasan yang bekerja sama adalah swasta dengan swasta. Hendropriyono lagi-lagi mendapat keistimewaan dari Jokowi sebagai pihak swasta dari Indonesia yang diberi kesempatan mengembangkan mobnas tersebut. Perusahaan milik Hendropriyono pun (PT Adiperkasa Citra Lestari) menjadi bahan gunjingan anggota Gaikindo karena tidak jelas keberadaan dan kantornya.Latar belakang Hendropriyono yang bukan dari dunia otomotif juga banyak menimbulkan pertanyaan. Siapa dapat menjamin kalau Hendropriyono nanti tidak mendapat keistimewaan dari pemerintah sehingga menimbulkan kecemburuan perusahaan otomotif lainnya. Mengapa Jokowi tidak menggandeng nama besar industri otomotif sebagaimana dilakukan beberapa perusahaan otomotif China menggandeng General Motors atau BMW . Jokowi dapat pula mendukung keberadaan beberapa “pabrik” mobil listrik yang telah dirintis Dahlan Iskan, seperti milik Dasep Ahmadi, Ricky Nelson dan yang lain dalam bentuk kemudahan ijin, kebutuhan riset dan permodalan.
Saya hanya bisa berharap agar Jokowi dalam mengambil keputusan dan bertindak lebih mengedepankan kepentingan rakyat yang telah berharap banyak pada Jokowi mampu memperbaiki bangsa ini daripada bertindak sebagai petugas partai yang menuruti keinginan partai pengusungnya.
