Mohon tunggu...
Gapey Sandy
Gapey Sandy Mohon Tunggu... Blogger Vlogger

Peraih BEST IN CITIZEN JOURNALISM 2015 AWARD dari KOMPASIANA ** Penggemar Nasi Pecel ** BLOG: gapeysandy.wordpress.com ** EMAIL: gapeysandy@gmail.com ** TWITTER: @Gaper_Fadli ** IG: r_fadli

Selanjutnya

Tutup

Birokrasi Pilihan

2018, Tahun Jokowi Bersih-bersih Korupsi

1 Januari 2019   08:04 Diperbarui: 1 Januari 2019   08:51 0 6 1 Mohon Tunggu...
2018, Tahun Jokowi Bersih-bersih Korupsi
KPK dan hasil OTT. (Foto: suratkabar.id)

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pada penghujung 2018, menjadi bukti Pemerintah benar-benar ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. OTT terkait kasus suap sejumlah proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018. Sampai terompet tahun baru 2019 selesai dibunyikan, sudah delapan yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kalau dibandingkan antara OTT KPK (di lingkungan Kementerian PUPR, dan sebelumnya di Kementerian Pemuda dan Olahraga) dengan yang dilakukan terkait PLTU Riau 1, misalnya, maka besaran uang yang disita KPK ya rata-rata samalah, ratusan juta sampai miliaran rupiah.

Tapi, bukan nilai uang rampasan itu yang patut kita soal. Toh, besar-kecil sama saja. Itu uang haram, uang setan, karena diperoleh dengan cara tipu-tipu yang lihai pun ilegal. Fokuslah pada "serial" OTT yang dilakukan lembaga anti-rasuah itu. Tak peduli sang menteri (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi) merupakan sosok-sosok yang selalu dekat dengan Jokowi dimana pun berada, tapi yang jelas, operasi penangkapan para tersangka "tikus-tikus kantor" tak ada sungkan untuk dilakukan.

Ini membuktikan komitmen Jokowi untuk mengedepankan pemerintahan bersih. Berkali-kali, Calon Presiden nomor urut 01 ini menegaskan sikapnya yang tidak akan berkelindan dengan praktik korupsi.

Sekali waktu, Presiden Jokowi menyatakan, "Kita ingin membangun sistem yang baik dengan akuntabilitas yang akurat dengan melalui pembangunan sistem e-budgeting, e-purchasing, e-catalogue, e-audit, serta pajak online yang mampu memperkuat sistem pemerintahan baik di pusat maupun di daerah."

Sosok Presiden yang menerapkan kejujuran dan komitmen untuk tidak korupsi, dimulai dari diri sendirinya sendiri, lalu disampaikan kepada keluarga, kemudian menular ke para pembantunya (menteri-menteri), memberi penguatan kembali pada perjalanan bangsa ini yang sudah jumud dengan praktik NKKN (nakal, korupsi, kolusi dan nepotisme).

Artinya pula, Jokowi tak melupakan janji-janji kampanye politiknya, untuk melaksanakan Nawa Cita, sembilan agenda prioritas. Utamanya, butir Nawa Cita kedua, yaitu: "Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan."

Begitu pula dengan butir Nawa Cita keempat. Jokowi (juga JK) menegaskan sikap untuk, "Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan pemerintahan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya."   

Maka tak berlebihan bila semestinya, tagar #BersihBersihKorupsi bolehlah disematkan kepada pemerintahan Jokowi-JK, sepanjang 2018 yang baru saja berlalu. Maksudnya, Pemerintah rajin melakukan bersih-bersih perilaku korupsi. Tak peduli apakah kemudian para tersangka -- yang mengenakan rompi oranye "hadiah" KPK -- itu merupakan tokoh-tokoh dari gerbong partai politik pendukung sekalipun.

Semua ini memberi optimisme sekaligus meyakinkan kita semua, bahwa bersama komitmen Presiden Jokowi yang antikorupsi, maka wajar bila dalam penilaian global, Indonesia menjadi negara yang paling berkomitmen guna pemberantasan korupsi. Dalam jargon anak jaman now, apa yang dijanjikan Jokowi kemudian sekaligus pula dibuktikannya, merupakan "karya" yang luar biasa. #IniKaryaKamu ... begitulah tagarnya kira-kira, untuk memberi apresiasi atas komitmen Pemerintah yang antikorupsi.

Masih ingat, ketika Prabowo Subianto, Capres nomor urut 02 menuding praktik korupsi di Indonesia ibarat kanker stadium 4, 'kan? Prabowo juga menyebut, elite pemerintahan Indonesia -- bukan cuma elite politik, tapi juga menteri dan hakim --- sarat korupsi dan suap-menyuap. Akibatnya, tuduh Prabowo, jurang kesenjangan sosial akar rumput dan pejabat yang sarat rasuah semakin lebar. Kemiskinan rakyat Indonesia, pun meningkat.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
KONTEN MENARIK LAINNYA
x