Mohon tunggu...
Gapey Sandy
Gapey Sandy Mohon Tunggu... Penulis - Kompasianer

Peraih BEST IN CITIZEN JOURNALISM 2015 AWARD dari KOMPASIANA ** Penggemar Nasi Pecel ** BLOG: gapeysandy.wordpress.com ** EMAIL: gapeysandy@gmail.com ** TWITTER: @Gaper_Fadli ** IG: r_fadli

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Jokowi Telisik, Koruptor Terusik Asetnya Diusik

16 Desember 2018   11:19 Diperbarui: 16 Desember 2018   11:40 1072
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Karikatur anti korupsi. (Ilustrasi: Karya Adalah Doa)

Baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjalin kerjasama dengan Pemerintah luar negeri guna membuka informasi rekening orang-orang Indonesia yang sengaja menyembunyikan harta kekayaan dan hasil praktik korupsi mereka. Negara yang sudah sepakat membantu Indonesia ini adalah Swiss. Segera, Singapura diharapkan menyusul!

Mengiringi kerja super dahsyat memburu aset koruptor hingga ke lubang-lubang persembunyian di luar negeri ini, Presiden Joko Widodo menulis di akun media sosialnya:

"Berbagai upaya telah kita lakukan bersama untuk membangun Indonesia bebas korupsi, dari pelayanan berbasis elektronik, sistem pengaduan masyarakat, penghargaan bagi masyarakat yang mengungkap korupsi, sampai menempatkan KPK sebagai Koordinator Tim Nasional Pencegahan Korupsi. Dan satu hal lagi, setelah melalui pembicaraan yang panjang, kita telah memperoleh titik terang, dan sekarang pada tahap akhir untuk menandatangani Mutual Legal Assistance antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Swiss. MLA ini merupakan legal platform untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundring yang disembunyikan di luar negeri. Korupsi adalah korupsi, tidak bisa diganti dengan nama yang lain. Sekali lagi, korupsi adalah korupsi. Semoga Allah SWT meridhai segenap ikhtiar kita. Kita tidak memberikan sedikit pun, sekali lagi, kita tidak memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri."

* * *

Meriang pastilah tubuh koruptor. Secara fisik mereka sehat, tinggal di Indonesia dan dimana-mana. Tapi, demi menyimak pernyataan Jokowi yang siap memburu aset koruptor hingga ke Swiss dan Singapura, para pelaku korupsi pasti jelas pusing tujuh belas keliling, untuk bagaimana bisa menyelamatkan uang haramnya.

Selama ini, enak-enak saja para koruptor simpan uang di perbankan Swiss. Layaknya surga, Swiss memang menerapkan tarif pajak serendah-rendahnya, sekaligus keamanan tingkat dewa terhadap aset para si penyimpan uang.

Selain Swiss, pelarian uang para koruptor juga biasa menyasar ke tax heaven countries seperti Hongkong, Singapura, Cayman Islands, Bermuda, Luxemburg, Bahama dan lainnya.

Say No to Corruption. (Ilustrasi: corruptionwatch.org.za)
Say No to Corruption. (Ilustrasi: corruptionwatch.org.za)
Swiss memang menjadi salah satu negara primadona yang menawarkan layanan perbankan secara offshore. Bahkan, sektor perbankan pun menjadi sektor utama perekonomian Swiss. Tetapi, karena semakin mendapat tekanan dunia internasional, Swiss kini semakin melonggarkan hukum, misalnya terkait kerahasiaan fiskal. 

Oh ya, untuk mendirikan perusahaan di Swiss, kabarnya bisa dengan mudah dilakukan, asalkan segera terdaftar dan hal ini tidak sulit asalkan perusahaan yang akan didirikan itu menetapkan salah satu direkturnya berasal dari Swiss. Uenak benerrrrr ...!

Tax heaven countries merupakan negara-negara tempat berlindung dari kewajiban membayarkan pajak atas aset yang dimiliki. Sayangnya, kebanyakan aset itu uang haram hasil praktik korupsi, misalnya. Selain ada juga yang hasil praktik tindak-tanduk kriminalitas lainnya, seperti perdagangan Narkoba, perjudian, dan sebagainya. 

Negara-negara tax heaven menerapkan pajak yang sangat rendah, bahkan nyaris tidak ada pajak sama sekali. Yang penting, uang mengendap dan bisa dimanfaatkan oleh otoritas untuk berbagai keperluan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun