Hubungan antara korupsi dengan politik sudah lama dan begitu rumit. Kalau tidak ada sesuatu tindakan secara menyeluruh atau sistemik, maka tidak akan bisa diatasi. Sekarang ini, akar persoalannya adalah politik biaya tinggi yang hanya bisa ditutupi dengan melakukan tindakan korupsi, karena tidak ada sumber lain. Biaya politik menjadi penyebab korupsi, karena kompetisi politik yang tidak fair dan jujur. Artinya, kampanye politik yang merupakan kemenangan politik, hanya mengandalkan politik pencitraan (pengukuhan massal kepada publik) bahwa seorang tokoh adalah hebat, padahal hanya diciptakan agar menjadi hebat, inilah yang menjadi mahal karena harus membiayai melalui media massa dan media elektronik.
Kompetisi yang didasarkan pencitraan ini tidak sehat, seharusnya pencitraansecukupnya saja. Terpenting adalah kompetisi berdasarkan track-record, pengalaman para tokoh yang ingin menjadi pemimpin politik yang dijual kepada masyarakat dan tidak perlu membayar. Sehingga masyarakat menjadi tahu siapa yang sudah terbukti ampuh dalam pekerjaannya dan mampu bekerja, ini yang seharusnya ditawarkan. Bukan visi saja, karena visi adalah cita-cita apa yang ingin dikerjakan, lebih penting. adalah apa yang sudah dikerjakan. Kompetisi seperti ini yang tidak ada.
Kompetisi menjadi tidak sehat karena partai politik terlalu banyak dan permainan sangat rumit. Tidak ada kepastian politik bahwa seseorang akan menang atau kalah, semuanya serba gambling (judi) untuk mencapai kemenangan. Mengapa negara Indonesia menganut multi partai karena masyarakat Indonesia bukan masyarakat plural melainkan masyarakat majemuk. Persoalan sudah bertahun-tahun terjadi, sistim politik atau undang-undang pemilu di DPR sudah berkali-kali diganti, tetapi tidak ada perbaikan karena semua undang-undang yang dibuat DPR, hanya sebagai supaya dari partai politik untuk menjadi pemenang dalampemilu dan bisa berkuasa. Sebaliknya, bagaimana membagi kekuasan kepada siapa, itu tidak ada aturannya. Buktinya undang-undang pemilu tidak mempersyaratkan siapa yang boleh anggota DPR dan siapa yang tidak.
Bila ingin memperbaiki partai politik supaya partai politik menjadi bersih dan efektif dalam pekerjaan, setidaknya ada 3 hal yang harus dikerjakan, pertama kaderisasi pemimpin. Kedua, jika pengurus partai politik ingin menjadi pemimpin di DPR, maka harus ada persyaratan dalam undang-undang pemilu. Tidak cukup hanya persyaratan administratif, seperti sekarang. Ini tidak berkaitan dengan pekerjaan seorang politisi di DPR. Ketiga, sumber dana partai politik harus pasti.
