Untung Rugi Pembiayaan Ibu Kota Baru

Pada umumnya sebuah kebijakan, menjadi hal lumrah terjadinya pro dan kontra yang menyelimutinya. Hal yang serupa terjadi pada proses pemindahan ibu kota menuju Kalimantan Timur. Adanya perbedaan pendapat ini didasari oleh berbagai faktor yang turut menjadi point utama pemilihan lokasi ibu kota yang baru. 

Mulai dari kontroversi dana yang digunakan untuk proses pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia, hingga aspek lingkungan yang kini tengah ramai diperbincangkan. Banyak oknum yang menyayangkan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ditempatkan di kawasan yang menjadi "paru -- paru dunia" ditengah polemik climate chage tengah ramai diperdebatkan. 

Namun, tak sedikit juga oknum yang mendukung proses pemindahan ini sebagai upaya pemerintah dalam mengurai kepadatan Jakarta, yang kini didapuk sebagai "Kota dengan Kualitas Udara Terburuk" -- sebuah sebutan yang tak patut dibanggkan. Sehingga, tentu perlu adanya pemahaman lebih mendalam mengenai alasan pemilihan ibu kota baru yang ditengarai telah menjalani serangkaian penelitian selama tiga tahun terakhir ini.

Diketahui bahwa biaya yang diperlukan untuk proses pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia adalah sebesar 466 triliun rupiah. Hal ini tergolong rendah dibandingkan dengan biaya yang harus dihabiskan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Jakarta. Menurut Bappenas, setidaknya Rp. 571 trilliun digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Jakarta -- sesuai dengan RPJMD tahun 2018 -- 2023. 

Dengan dana sebesar itu dan dibiayai oleh APBN, tentunya digunaka untuk pengelolaan tranportasi umum hingga pengadaan air bersih. Sebagai kawasan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, tenu menjadi PR tersendiri untuk menyediakan permukiman yang layak serta mengatasi limbah yang dihasilkan setiap harinya. Dikatakan setidakna ada 600.000 unit yang akan disediakan guna meningkatkan sarana dan prasarana perumahan rakyat yang bebas DP dan pemeliharaan rumah susun yang telah disusun sebelumnya.

Pembangunan ibu kota negara yang baru dicanangkan akan mengusung konsep forest city dengan kawasan RTH minimal 50% dari total luas kawasan yang ada. Diharapkan dengan begitu tidak akan menggangu lingkungan hidup dan mengurangu luas hutan lindung yang sempat ditakutkan akan menjadi korban keganasan pertumbuhan ibu kota yang baru. 

Menurut Bappenas proses pemindahan akan menggunakan dana yang didapatkan dari berbagai sumber. Mulai dari dengan menjalin kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta hingga PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang didapatkan dari kerja sama pengelolaan aset negara yang masuk ke APBN. 

Sekitar 26,2% akan dinai oleh swasta, 19,2% dinai oleh APBN, dan sebagian besar akan didanai oleh KPBU dengan prosentase 54,6% berasal dari kerjasama pemerintah dan badan usaha (souece : Bappenas Republik Indonesia). Sehingga diharapkan tidak akan menggangu anggaran yang telah ditujukan untuk peningkatan SDM dan prioritas penting lainnya.

Pemindahan ibu kota ini merupakan investasi jangka panjang untuk penerus bangsa. Dalam bernegara, tidak bisa dikatakan untung-rugi bila yang dilihat hanya besaran digit angka untuk jangka waktu yang terlalu signifikan. Karena pada dasarnya, tujuan pemindahan ibu kota adalah solusi dari polemik Jakarta dan mengembangkan potensi di luar Pula Jawa. I

bu Kota Baruu dikemudian hari tentunya akan menarik daya tarik Indonesia di kancah internasional. Tentunya daya tarik ini akan mendatangkan nilai ekonomi tersendiri bagi Indoensia, mulai dari kedatangan investor hingga para pelancong. 

Selama dapat mendorong  kedatangan para investor dan wisatawan ke berbagai wilaya di Indonesia, tentu saja peningkatan devisa negara akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualiats.