Rencana Penerbitan Obligasi Pertama di Indonesia

Indonesia sebagai negara berkembang tengah menggalakkan pembangunan infrastruktur secara massive di berbagai daerah tertinggal dan daerah maju di Indonesia. Diketahui terdapat 122 Kabupaten di Indonesia yang menurut kriteria dan ketentuannya merupakan daerah tertinggal. Untuk menanggulangi hal tersebut tentu perlu adanya perbaikan infrastruktur dan peningkatan perkonomian pada daerah agar terciptanya kemajuan di masyarakat. 

Upaya untuk menunjang kemajuan infrastruktur ini pun memerluka pembiyaan yang tidak sedikit. Tentu saja tidak dapat ditunjang oleh dana dari pemerintah pusat saja, namun dari pemerintah daerah juga.

Diketahui bahwa pendapatan perkapita Indonesia masih termasuk dalam negara lower middle income sesuai dengan klasifikasi World Bank. Seperti yang disebutkan bahwa pada tahun 2030, diharapkan Indonesia telah mencapai kesetaraan dengan negara maju untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Sesuai dengan keikutsertaan Indoensia dalam pernanan Suistanble Development Goals, pada saat terjadinya climate chage, Indonesia telah menjadi negara maju yang siap dalam menghadapi perubahan dan kemajuan jaman yang ada. 

Untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat, Indonesia dituntut untuk memiliki kenaikan pendapatan perkapita sebanyak enam hingga delapan persen per tahun sebelum tahun 2030. Tantangan untuk memenuhi angka tersebut adalah ketersediaan infrastruktur dan kemampuan negara untuk membiayai pembangunan.

Berdasarkan peraturan pemerintah no. 30 thn 2011 tentang pinjaman daerah, disebutkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggelolan pinjaman daerah serta menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dilakukannya pinjaman daerah. Hal ini pun menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur daerah untuk tidak terlalu membebankan keuangan daeranya pada APBD. 

Peraturan Pemerintah no.30 thn 2011 menyebutkan bahwa semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali disebut sebahai pinjaman daerah.

Pinjaman daerah terjadi saat dalam APBD terjadi adanya ketimpangan atau anggaran belanja daerah lebih besar ketimbang anggaran pendapatan daerah. Sehingga terjadi defisit, dan untuk menanggulangi dilakukan salah satunya dengan pinjaman daerah. sementara itu, pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal disebut sebagai obligasi daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 30 tahun 2011. 

Dalam melakukan Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah wajib memenuhi beberapa syarat seperti jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

Pada kebanyakan kasus, pemerintah daerah lebih sering membebankan keuangan daerah dari pemerintah pusat dan PAD yang ada. Apabila daerah melakuakan penerbitan obligasi daerah, diharapakn dapat menjadi salah satu jalan alternatif yang inovatif untuk membenahi infrastruktur yang ada, sehingga meningkatkan kemajuan daerahnya. 

Dengan adanya obligasi ini diharapkan juga daerah dapat menata pendanaat keaungannya dengan lebih baik karena setelah penerbitan obligasi ke pasar modal, akan ada regulasi ketat yang mengikutinya.

Diketahui bahwa saat ini ada tiga daerah pronvinsi yang berencana menerbitkan obligasi daeranya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwasanya tercatat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah, telah merencanakan untuk meneribatkan obligasinya. Namun, OJK telah melakukan sosialisasi mengenai hal ini kepada lima daerah yaitu, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bali, dan terakhir pada 21 Maret lalu sosialisasi dilakuakan di daerah Sumatera Barat. 

Meski begitu, hingga saat ini belum ada pemerintah daerah provinsi yag telah menerbitkan obligasi daerahnya, dana dari hasil pinjaman ini dapat digunakan untuk memenuhi APBD yang ada. Sementara bagi investor nanti, adanya obligasi ini akan menjadi instrumen lain atau portofolio investasi baru.

Dari tiga daerah provinsi yang menyatakan akan membuat perencaan penerbitan obligasi daerah, pihak OJK menyatakan bahwa provinsi Jawa Tengah yang menunjukan kemajuan dan kesiapan paling maksimal. Diharapkan Provinsi Jawa Tengah akan menjadi daerah pertama yang memiliki perda obligasi daerah dan menjadi daerah percontohan bagi provinsi lain di Indonesia. 

Pengajuan rencana obligasi telah mencapai tahap finalisasi dan diharapkan akan segera terbit pada tahun 2020. Berdasarkan catatan rencana, diharapkan dengan terbitnya obligasi ini dapat membiayai berbagai infrastryktur mulai dari rumah sakit, public space, hingga sport center. Diperkirakan rencana rancangan obligasi yang akan diterbitkan bernnilai sebiar dua milyar rupiah.

Rencana daerah mengenai obligasi ini diharapakn dapat cepat teralisasikan. Saat telah diterbitkan di pasar modal, diharapkan masyarakat dan para pegawai negeri sipil yang akan membeli saham yang ada. Diketahu bahwa daerah Provinsi Jawa Tengah disebut sebagai daerah yang paling berpotensi untuk menerbitkan obligasinya. 

Bukan tanpa alasan, Provisi Jawa Tengah mendapatkan peniliatan AA atau memperoleh predikat baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, diharapkan bahwa penerbitan obligasi dapat segera terlaksana. Saat ini dalam tahap penyiapan izin prinsip serta pemebentukan unit baru untuk khusus mengawasi kegiatan saat obligasi daerah telah dipublikasikan pada pasar modal.

Diharapkan yang akan berinvestasi atau membeli obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Jawa Tengah adalah masyarakat Jawa Tengah atau para aparatur sipil negara (ASN) Jawa Tengah. Hingga saat tengah difokuskan untuk mengenai komponen-komponen yang akan menjadi penilaian ketika pemerintah daerah mengeluarkan surat utang. Jawa Tengah akan menjadi daerah pertama di Indonesia yang akan mengeluarkan obligasi jika benar-benar terlaksana dan diharapkan dapat menginspirasi daerah-daerah lain dengan penilaian dan kemampuan yang dimiliki setiap daerah.

Dalam penyusunan obligasi ini, salah satu hal yang menjadi fokus utama adalah adanya regulasi baru yang akan mengatur dan menjadmin kegiatan peminjaman daerah ini. Akan disusun mengenai persiapan regulasi untuk menjamin serta melindungi investor. Hal ini dikarenakan jangka waktu yang diajukan selama 10-20 tahun, tentu diperlukan regulasi yang akan melindungi investor ketika pemerintah daerah mengeluarkan surat hutang. Tentu saja, regulasi mengenai perlindungan dan perjanjian dengan investor akan beberntuk peraturan daerah. maka dari itu, kini tengah diajukan rancangan peraturan daerah khusus yang akan mengatur mengenai obligasi daerah dan tengah menuju persetujuan DPRD.

Menurut Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, pihak OJK telah memberikan bantuan dan memfasilitasi pemerintah Provinsi Jwa Tengah untuk segera menerbitkan obligasi daerahnya. 

Diharapkan dengan penerbitan obligasi daerah ini akan mendukung berbagai proyek potensial daerah dan mengatasi permasalahan yang sering terjadi. Dengan adanya instrumen ini, pemerintah daerah dapat memperluas jaringan dan cakupam pembangunan infrastruktur yang ada. Sehingga dapat mengingkatakn kinerja sektor lain dan kesejahteraan masyarakat daerah.