Beberapa hari yang lalu, Indonesia mengalami bencana yang bisa dibilang lumrah terjadi terutama di Jakarta. Ibukota negara tersebut terkena banjir, menyebabkan banyak rumah dan barang berharga lainnya ikut hanyut terseret arus. Luapan air pada awal tahun 2020 ini adalah bencana banjir paling parah sepanjang sejarah Jakarta. Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, dituntut untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Padahal jika dilihat-lihat beban yang ditanggung gubernur itu cukup besar dan memerlukan tanggung jawab tinggi. Salah satu beban tersebut yaitu mengayomi rakyatnya yang jumlahnya bukan hanya satu atau dua orang saja. Hal ini terdengar cukup menyedihkan melihat sekarang pemerintah dimaki habis-habisan karena tidak dapat melaksanakan tugasnya tersebut. Jadi untuk masalah banjir di Jakarta, apakah kita harus menuntut akan perbaikan?
Tapi tunggu sebentar, bukankah lebih baik kita berbenah diri dulu sebelum menuntut?
Apakah kita masih sering membuang sampah sembarangan, padahal tempat sampah sudah tersebar dimanapun. Apakah kita terlalu malas untuk membuangnya pada tempat yang benar padahal jarak tempat sampahnya tidak terlalu jauh dari tempat kita berada. Apakah sebenarnya secara tidak sadar KITA sendiri yang menyebabkan banjir ini?
Salah satu respek penulis terhadap pak Anies Baswedan adalah beliau mau bertanggung jawab atas segala kerusakan serta kerugian yang diakibatkan oleh banjir. Kata-kata yang terucap dari mulut pak Anies memang dirasa menjanjikan dan semoga saja hal tersebut memang akan terlaksana.
Pemimpin yang baik memang harus bisa mengayomi rakyatnya, begitu pula dengan kita sendiri sebagai warga negara wajib untuk mencintai daerah masing-masing. Salah satunya ketika membuang sampah sembarangan, seharusnya kita malu setelah melakukan hal tidak bertanggung jawab seperti itu.
Salah satu kesalahan yang dianggap sedikit banyak menyebabkan keadaan ini yaitu pemerintah Jakarta saat ini tidak meneruskan pekerjaan rezim sebelumnya yang sudah bisa dibilang baik dalam mengangani banjir. Ketelatenan Ahok dalam naturalisasi kali Ciliwung ternyata berdampak baik walau belum sepenuhnya terpenuhi.
Jangan karena gengsi atau perbedaan pandangan politik sehingga pemerintah Jakarta tidak ingin melanjutkan pekerjaan yang sudah berjalan sebelumnya. Ini bukan hanya soal urusan pemerintah saja, namun rakyat juga terkena imbasnya. Padahal sebelum bencana ini terjadi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah memberi peringatan, namun pemerintah nampak tidak siap dalam menghadapinya.
Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono sempat menyampaikan kritik terang-terangan pada Anies Baswedan. Banjir di Jakarta sebenarnya bisa diatasi apabila naturalisasi kali Ciliwung yang dilakukan pada zaman Ahok diteruskan.
Sekarang tinggal kita lihat apa yang akan pemerintah Jakarta lakukan.
