Meski bukan "putera asli" Jogja, Dr. Ir. Bambang Soepijanto., M.M, calon anggota DPD RI dari DIY telah menjadikan Jogjakarta sebagai kota kelahirannya yang kedua. Bambang Soepijanto akan berebut empat kursi DPD bersama sebelas orang calon setelah melalui pengajuan berkas dukungan suara dan verifikasi oleh KPU. Empat orang diantaranya adalah petahana atau wajah lama, dan tujuh wajah baru. Satu dari sosok lama yang bakal maju adalah Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas yang sudah dua periode menjabat Wakil Ketua DPD RI. Sedangkan tiga nama lainnya adalah Cholid Muhammad, A. Hafidh Asrom dan M. Afnan Hadikusumo. Meskipun begitu, ke tujuh orang "baru" ini tidak lantas awam dalam dunia politik. Mereka adalah kader partai dan politisi seperti Yohanes Widi Praptomo yang merupakan kader PDIP dan Arief Noor Hartanto atau Inung yang menjabat Wakil Ketua DPRD DIY. Sedangkan Bambang Soepijanto yang lahir di Situbondo datang dari latar belakang pejabat kehutanan. Bambang Soepijanto adalah mantan Dirjen Planologi Kehutanan serta Staff Khusus Menteri PAN dan RB bidang hubungan kelembagaan. Jabatan ini ia tuntaskan pada bulan Agustus lalu. Pengalaman politik Bambang Sopeijanto sempat teruji pada bursa pencalonan Wali Kota Jogja beberapa waktu silam.
Seperti yang kita tahu, tahun depan bangsa Indonesia akan menghadapi peristiwa politik besar yaitu Pemilihan Umum Presiden dan legiselatif, 17 April 2019.Artinya tak hanya presiden yang kita pilih kembali, tapi juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Suasana panas para pendukung dua kubu calon presiden, petahana Joko Widodo-Amir Ma'ruf melawan Prabowo Subianto-Sandiaga sudah terasa sejak diumumkan pada September lalu. Spekulasi dan analisa politik bahkan sudah terdengar sejak jauh hari.
Pertarungan politik yang lebih adem terjadi pada politik ditingkat yang lebih mikro, yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Secara singkat DPD adalah lembaga tinggi negara yang keanggotaannya merupakan perwakilan dari setiap provinsi dan dipilih melalui Pemilu. Setiap provinsi berhak mengirimkan 4 orang wakilnya untuk menjabat selama 5 tahun. Secara fungsional DPD mengajukan usul, ikut dan memberikan pertimbangan terkait keputusan legiselasi. Serta menjadi pengawas atas pelaksanaan Undang-undang tertentu.Konsep dasar dari DPD lahir dari tokoh bangsa Moh. Yamin yang merasa perlu adanya perwakilan daerah di parlemen. Maka DPD awal dinamakan utusan daerah yang sejajar dengan utusan golongan dan utusan DPR. Mulai Pemilu 2004, utusan daerah bersalin rupa menjadi Dewan Perwakilan Daerah.
Kembali pada sosok Bambang Soepijanto, karier moncer yang ia nikmati sekarang adalah buah dari perjuangannya mengabdi masyarakat Jogja, khususnya Gunung Kidul dan Kulon Progo yang saat itu gersang. Sebagai petugas penyuluh penghijauan Bambang Soepijanto harus puas dengan gaji Rp. 17.000 diawal tahun 1980. Kedekatannya dengan masyarakat desa, khususnya warga Kepek Gunung Kidul dengan segala permasalahan dan kearifannya begitu berkesan dan menginspirasi Bambang untuk maju melayani. Maka tidak salah ia memasang "DPDnya Wong Cilik" sebagai jargon. Pilihan Bambang berlaga pada jalur politik DPD adalah keputusan cerdas dan berani, mengingat DPD maju secara independen atau non partisan sesuai keputusan MK. Artinya mereka yang hendak mencalonkan diri menjadi anggota DPD harus melepaskan diri dari partai politik yang menaunginya. Ini pertarungan visi dan misi head to head.
Bambang Soepijanto mempunyai visi besar yaitu merawat Jogjakarta dan keistimewaannya melalui pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Baginya pembangunan harus juga melihat situasi sekitar, harus selaras dengan kultur setempat. Bambang Soepijanto rasanya juga sebuah harapan akan sosok penyambung lidah rakyat yang baru. Lawan-lawan Bambang memang cukup berat tapi sekaligus potensi untuk meraup atensi. Sebab ada banyak masyarakat yang masih belum paham dan tahu apa itu DPD, tokohnya, bahkan apa kontribusinya buat mereka. Isu ini jika dapat dimanfaatkan Bambang dengan baik: audiensi, pendidikan politik dan turun langsung di tengah masyarakat akan menjadi senjata pemenang.
Pilihan Bambang berlaga pada jalur politik DPD adalah keputusan yang berani, mengingat DPD maju secara independen atau non partisan sesuai keputusan MK. Artinya mereka yang hendak mencalonkan diri menjadi anggota DPD harus melepaskan diri dari partai politik yang menaunginya.
