Kelangkaan bahan bakar di beberapa SPBU membuat antrian panjang. Masyarakat terpaksa membeli ditingkat pengecer dengan harga yang sangat tinggi kisaran 8000-10.000,-. SPBU yang ada hanya menyediakan pretamak. Jika persoalan energi dibiarkan berlalur-larut maka rakyat kecil yang akan banyak menanggung akibatnya.
Persoalan ini, perlu secepatnya diselasiakan dengan melakukan pengelolan energi yang baik dan berpihak kepada masyarakat. Saya beranggapan dalam kebijakan pengelolaan energi yang menikmati hanyalah beberapa gelitir orang saja. Masyarakat miskin di kota maupun di desa tidak banyak menikmatinya. Jika diperhatikan, penggunaan kendaraan di jalan raya lebih banyak didominasi oleh kendaraan pribadi jika dibandingkan dengan kendaraan umum atau angkutan barang, ini menujukan hanyak kelompok tertentu yang dapat merasakan subsidi BBM. Besaran subsidi BBM yang mencapai 400 T, mungkin terserap pada masyarakat miskin berkisar 10-30 % yang jumlah populasinya jauh lebih banyak dari orang kaya, hal ini mengibaratkan negera selalu memberikan asupan gizi pada orang yang sudah gemuk namun membiarkan orang kurus untuk makan sendiri. Dengan cara ini tentunya si-miskin akan semakin tercepit. Kenyataan menujukan, penikmat BBM subsidi adalah orang kaya, sedangkan masyarakat miskin tidak.
Kebijakan pemerintah yang selama ini dijalankan apakah akan terus dilanjutkan oleh pemerintahan baru?. Bagi saya semestinya harus ada perubahan regulasi dalam penanganan energi. Pemerintah seyognyanya membuka berbagai terobosan dalam pengelolaan energi dan penciptaan energi baru yang tidak bersumber dari fosil. Kita dapat memanfaatkan berbagai potesi alam yang di miliki negeri ini. Misalnya: mengelolaan air, pengelolaan angin, pengelolaan gas bumi, dan sampai pengelolaan sinar matahari. Untuk yang terakhir, pengelolaan sinar matahri dapat dilakukan dengan membuat panel-panel pada industri atau perumahan-perumhan sehingga akan mengurangi penggunaan listrik yang menggunakan tenaga disel dengan konsumsi BBM.
