Pemerintah yang selama ini sudah terfokus pada pembangunan infrastruktur dan Pemerintah akan mengupayakan menurunkan angka kesenjangan di Indonesia. Yaitu akhirnya pada tahun 2018 berpindah ke pembangunan SDM, tapi bukan berarti berhenti pembangunan infrastrukturnya sesuai kata Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, di Jakarta.
Contohnya, seringkali Pemerintah dituding hanya membangun fisik, membangun infrastruktur saja. Padahal, jika dipahami lebih jauh, dalam pembangunan fisik dan infrastruktur, di dalamnya terkandung upaya membangun konektivitas, membangun mentalitas masyarakat, membangun peradaban manusia," kata Moeldoko ( tribunnews )
Pernah menjabat Panglima TNI, Moeldoko sebagai sosok yang baru saja bergabung ke pemerintahan (KSP) berjanji akan menyerap aspirasi dan kritikan soal perlunya Pembangunan Manusia seiring dengan Pembangunan Infrastruktur. Karena sangat erat kaitannya dengan rakyat banyak.
Jadi tidak melulu tentang pembangunan gedung saja. Hal ini berkaitan dengan menyambut bonus demografi pada tahun 2030 mendatang, yaitu populasi masyarakat usia produktif jauh lebih banyak dibanding usia non produktif.
Melihat kacamata kedepannya, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Oleh karenanya gebrakan Moeldoko salah satunya adalah membuat Pemerintahan Jokowi menggenjot Pembangunan Manusia sebagai bukti Pemerintahan Jokowi Mendengar Aspirasi Rakyat.
Dengan demikian, tingginya populasi usia produktif tersebut dapat memberikan efek positif terhadap daya saing bangsa. Menurut mantan Panglima TNI ini jika bonus demografi tersebut dapat diarahkan dengan baik, maka akan menjadi kekuatan bangsa. Jadi, dimulai dari sekarang harus diprioritaskan.
Tentunya, peningkatan kualitas SDM sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari tingkat kesehatan, lingkungan, pendidikan, hingga infrastruktur pendukung lainnya.
Masih banyak masyarakat Indonesia yang berasa pada daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), yang notabene masih sulit terakses merupakan salah satu penyebab ketimpangan kualitas SDM.
Tentu saja mayarakat yang berada di daerah 3T, Â pendidikan dan kesehatan sulit terakses.
"Maka pembangunan infrastruktur jangan hanya dilihat sebatas membangun fisik, ada unsur non fisiknya disana. Yakni untuk membangun peradaban," jelasnya.
Kawasan-kawasan pedesaan adalah Pembangunan SDM juga harus dilakukan di. Hal itu sesuai dengan program pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran.
Ketua Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian UGM, Jangkung Handoyo Mulyo mengatakan, pembangunan SDM menjadi suatu yang tidak boleh terlupakan oleh pemerintah, ditengah masifnya pembangunan infrastruktur.
Menciptakan peluang usaha, memberikan keterampilan untuk mengelola usaha di pedesaan, serta membekali dengan kemampuan IT merupakan salah satu syarat melamar kerja yang karena saat ini persaingannya sudah semakin luas," tutur Jangkung. "Ketiga hal ini harus tersentuh. Karena kalau hanya satu saja, maka pembangunan SDM tidak akan maksimal," ungkapnya.
Melalui banyak isu terkuak oleh Moeldoko semoga dapat memberikan aksi yang lancar dan nyata oleh pemerintah bagi pembangunan SDM yang tepat dan cepat.
