Yudel Neno (Fresophya)
Yudel Neno (Fresophya) Penulis

Anggota Komunitas Penulis Kompasiana Kupang NTT (Kampung NTT)

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Adakah Dampak terhadap PPP, Pilpres, dan Pileg 2019 Pasca OTT Bung Rommy?

16 Maret 2019   09:40 Diperbarui: 16 Maret 2019   10:19 213 0 1
Adakah Dampak terhadap PPP, Pilpres, dan Pileg 2019 Pasca OTT Bung Rommy?
jawapos.com

Kebutuhan akan uang tidak pernah berhenti selagi masih hidup di dunia ini. Tidak heran, uang bisa menjadi skandal dalam karir seseorang.

Beberapa kasus korupsi, OTT menunjukkan bahwa uang sangatlah penting.. Tidak heran kalau untuk memenangkan, mempertahankan dan memperoleh jabatan tertentu, orang memakai kekuatan uang.

Pasca OTTnya, Ketua Umum PPP, Romahurmuzy yang akrab disapa Bang Rommy oleh KPK, Jumat, 15 Maret 2019 merupakan fakta negatif yang tidak perlu ditiru.

OTT oleh KPK ini, ditengarai erat kaitannya dengan persoalan jabatan tertentu dalam tubuh Kemenag Jawa Timur dan juga Kemenag Pusat.

Anggota DPR sekaligus Ketua Umum PPP ini dinilai tak pernah belajar dari sejarah kelam yang pernah menimpa PPP, semasa kepemimpinan Surya Darma Ali (SDA) pada tahun 2014.

Lantas, publik terkecoh sembari melontarkan pernyataan: apakah pasca OTT ini, adakah dampak terhadap elektalibilitas PPP dalam kaitannya dengan pertarungan pileg dan pilpres 2019?

Pertanyaan seperti ini tentu tidak mudah untuk dipastikan ditengah berbagai hoaks politik lebih asyik untuk dimainkan melalui berbagai media sosial.

Saya sendiri turut menafsir bahwa peristiwa OTT ini, walaupun hingga sekarang masih ditelusuri lebih mendalam oleh KPK, peristiwa ini tetap menimbulkan kekecewaan dalam tubuh PPP sendiri.

Apalagi dalam keanekaragaman Indonesia, kiranya tidak lagi menjadi rahasia bahwa PPP seringkali lebih gencar memperjuangkan syariah Islam daripada Pancasila.

Dari sudut moral, memang seorang koruptor atau seorang yang terlibat OTT, tidak layak untuk memimpin sebuah organisasi publik karena tidak bersesuaian dengan moralitas pejabat publik dan juga hukum yang mengatur kelancaran hidup bernegara.

Sebagai partai yang turut memperjuangkan pileg, kasus ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Terkait dengan status partai sebagai pengusung Capres-Cawapres, Jokowi-Ma'ruf, Jokowi, Capres Petahana, enggan untuk berkomentar sebelum info resmi dari KPK sebagai Lembaga Penegak Hukum non Pemerintah.

Seberapa besar dampak terhadap elektabilitas PPP dan  Jokowi-Ma'ruf, hingga sekarang belum dapat dipastikan karena butuh survey yang mendalam dan terpercaya, tetapi yang jelas, kasus seperti ini janganlah dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan kepercayaan publik terhadap seorang pejabat publik dan organisasi publik.

Kiranya, publik tidak buta bahwa tindakan suap-menyuap merupakan suatu fakta negatif yang merongrong secara langsung jabatan itu sendiri, dimana jabatan itu , pelaksanaannya, selayaknya sesuai dengan tuntutan moral dan tuntutan hukum yang mengatur.

Sebagai pemilih kritis, semestinya patut menganalisis bahwa tidak perlu mengaitkan kasus OTTnya Bung Rommy dengan pileg dan pilpres 2019. Yang patut digaungkan ialah mengharapkan proses hukum yang seadil-adilnya menurut frekuensi kesalahan yang dilakukan.

Walaupun demikian, dalam keanekaragaman masyarakat termasuk perbedaan pola pikir publik, tetap diakui keberadaan dampaknya.  

Sumber :  Harusnya Rommy Belajar dari Kasus SDA