Kisaran pukul1 siang lebih tadi berbunyilah henfon saya. Pesan masuk, “Jokowi menang tuh.” Tak heran memang kemenangan pengusaha mebel ini, yang mengalahkan incumbent melalui logika pemilu, dengan memercayakan metode pencoblosan –semetode yang tidak relevan dalam menentukan kualitas seorang pemimpin. Sebelumnya banyak prediksi kemenangan Jokowi ini. Pertama, Jokowi pasti memang karena disupport oleh pengusaha dan tokoh yang dipandang otoritarian, Prabowo. Di sini Jokowi, dalam analisis beberapa rekan saya, “disuguhkan” oleh Prabowo ke publik Jakarta untuk menjadi orang no.1 Jakarta. Deal politik, dalam hal ini, Prabowo akan menclonkan di bursa Presiden dalam elektoral 2014 kelak. Bila Jokowi menguasai Jakarta, tentu Prabowo akan mudah menciptakan manuver-manuver poltiknya untuk menduduki orang no.1 Indonesia. Kedua, Jokowo pasti menang karena memanfaatkan moment sosial. Di sini Jokowi “memanfaatkan” kondisi sosial yang rindu sosok pemimpin yang tegas, dalam bursa pemimpin (figur publik) tentunya mengarah kepada Prabowo.
Entah seperti apa kenyataan/fakta yang sesungguhnya, deal antara Prabowo dan Jokowi, mewakili deal politik antara PDIP dan Gerindra. Pastinya, Jokowi telah menang. Prabowo siap melangkah. Prabowo siap memasang manuver-manuvernya dalam menghadapi elektoral 2014 kelak.
Di ruang Kompasiana ini saya melihat banyak animo/euforia menyambut kemenangan Jokowi-Ahok. Muncul pertanyaan, yang selama ini dikeluhkan warga Jakarta dan sekitarnya, saat saya melihat tuilisan-tulisan euforia itu. Mampukah Jokowi membuat perbuahan jalan raya di Jakarta yang terkenal seantero Indonesia, bahkan dunia, mengenai kemacetannya? Mampukah Jokowi membuat/mewujudkan transportasi publik menjadi nyaman dan aman?
Ada dua hal yang patut dilawan Jokowi di Jakarta dalam pencitaan perubahan jalan raya. Pertama, penciptaan transportasi publik yang aman, nyaman, jadwal keberangkatan yang baik (tepat waktu), dan murah. Kedua, memberikan “terapi kejut” kepada pengusaha-pengusaha motor/mobil.
Busway, KRL Commuter Line maupun kereta, taksi, bajaj, ojek, metro mini, angkot, dan bus kota. Inilah rupa-rupa ttransportasi massal di Jakarta. Mampukan Jokowi memberikan perubahan, misalnya, dalam pelayanan Busway, yang dikelola oleh Pemda DKI itu? Bisakah transportasi publik di Jakarta dikelola dengan mengatur penjadwalannya secara teratur? Bila transportasi menunjukkan perubahannya dalam penjadwalan, kenyamanan, keamanan, dan ekonomis, saya yakin publik akan beralih ke transportasi publik. Arus kendaraan pribadi di jalanan otomatis akan berkurang. Pengurangan itu tentu akan mengurangi sedikit dampak stress yang terjadi di masyarakat.
Bagaimana dengan arus penjualan kendaraan di Jakarta? Pihak kepolisian, dalam suatu kesempatakan menyatakan, dalam sehari di Jakarta melayani 2.000-an lebih permintaan STNK. Tentu ini tanda bahwa kepemilikan kendaraan baru di Jakarta perharinya mencapai 2.000 lebih. Coba hitung, 2.000 x 30 = 60.000. Artinya, ada 60.000 lebih kendaraan baru di Jakarta setiap bulan. Sedangkan pengusaha-pengusaha mobil mewah pernah berujar, mobil-mobil mewah di Jakarta penjualannya cukup bagus (sekitar 800 unit perbulan), dan akan terus ditingkatkan. Artinya, ada kontradiksi antara harapan masyarakat dengan pengusaha kendaraan di Jakarta. Masyarakat menginginkan jalan raya di Jakarta tidak macet, sementara pengusaha di balik harapan penjualannya menginginkan Jakarta semakin macet.
Bila Jokowi mampu mengendalikan mall-mall, yang berarti pula mampu mengendalikan pengusahanya, lantas mampukan sang pengusaha mebel asal Solo ini “mengendalikan” pengusaha kendaraan? Mari kita tunggu, apakah Jokowi memberikan perubahan dari jalan raya dan arus lalu lintasnya!
