Sebagai rakyat marginal, tentu saya merasa tidak nyaman dengan keadaan di ruang publik saat ini. Terutama soal tarik-ulur Pemilu dan Pilkada 2024. Alasan mendasar dari diskursus ini adalah soal beban moral dan mental kami selaku rakyat marginal yang masih berjuang untuk memperbaiki keretakan hubungan kami bersama diri sendiri, keluarga, lingkungan dan alam sekitar. Akibat Pandemi Covid-19 yang belum pasti, kapan berakhirnya.
Akan tetapi, di luar batas kemampuan kami selaku rakyat marjinal, wacana pemilu 2024 seanter terdengar dan suaranya menggema hingga pelosok-pelosok negeri ini.
Tentu saja ini akan menjadi polemik yang hangat di lingkungan pemerintahan. Karena antara partai Koalisi dan Oposisi akan saling berunjuk gigi demi mengamankan tiket nomor 1 di republik ini.
Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita akan mencoba untuk melihat arti dari partai Koalisi dan Oposisi dari sudut KBBI; "Koalisi adalah kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen. Sedangkan, partai Oposisi adalah partai penentang di dewan perwakilan dan sebagainya yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijakan politik pemerintahan yang berkuasa saat ini."
Menakar Tanggapan  Partai Koalisi dan Oposisi Dari Sudut Filsafat Kebebasan
Dalam buku Filsafat Kebebasan karya Dr. Nico Syukur Dister OFM, terutama dalam kata pengantar, ia menjelaskan sepintas tentang apa itu kebebasan? Bagi penulis, kebebasan adalah keinginan insani yang paling utama dalam kehidupan kita.
Konsep ini hampir semakna dengan "statement" Tarik-Ulur Pemilu dan pilkada 2024. Secara eksplisit atau tersembunyi, frase ini memberikan serpihan ide bagi setiap orang untuk membangkitkan rasa spekulasinya dari sudut mana pun.
Tentu, ini akan menjadi polemik atau perdebatan sengit di lingkungan pemerintahan. Begitu pun kita yang mungkin saja menjadi bagian dari partai Koalisi maupun Opisisi.
Akan tetapi, di sini saya mengambil jalan tengah atau dalam diskursus Ir. Soekarno, dkk terkait dengan politik luar negeri yang bebas-aktif (Gerakan non-Blok).
Alasannya sangat sederhana yakni saya ingin menjauhkan diri dari banalitas kehidupan politik yang lebih banyak menampilkan seni manipulasi ketimbang kebenaran itu sendiri! Terutama di era 21 ini.
Koalisi Berpikir Oposisi Menjawab
Pertama, opsi perpanjangan masa jabatan presiden yang ditawarkan oleh pemerintah dengan catatan bahwasannya jika Pandemi Covid-19 tak kunjung berakhir.
Bagi rakyat, opsi perpanjangan masa jabatan presiden tidak masalah. Karena pemerintahan saat ini sudah menjalankan tupoksinya dalam lensa kemanusiaan.
Lensa kemanusiaan yang dijalankan oleh pemerintahan saat ini benar-benar menyentuh rakyat marjinal. Contoh, Pak Presiden Jokowi yang gemar blusukan dan pembangunan infrastruktur yang hampir merata di luar pulau Jawa serta semangat "Justice, Peace, Integrity of Creation (JPIC) menjadi bukti tak terbantahkan dalam sejarah bangsa Indonesia.
Salah satu tokoh humanisme global yang beraliran Buddha Theravada, Ajahn Brahmavanso atau yang bias kita kenal dengan Ajahn Bram mengatakan; "Untuk merasa bebas, nyaman, dan bahagia, kita tidak perlu mengubah apa pun kecuali sikap-mau berada di sini dan saat ini."
Dan tindakan sederhana yang bernuansa keberadaan (being) benar-benar ada di dalam diri Pak Jokowi. Ia melakukan segala sesuatu yang terkadang mainstrem tapi semua itu mengarah pada penghargaan terhadap kemanusiaan itu sendiri.
Sementara, dari pojok Oposisi mereka berusaha untuk menjegal perbuatan baik dari Pak Jokowi dengan berbagai kekacauan yang terjadi di negeri ini.
Akan tetapi, sampai kapan pun perbuatan baik selalu menjadi pemenang dalam kehidupan. Satu per satu penentang akan ikut terkubur bersama mimpi-mimpinya. Inilah hukum sebab-akibat (kausalitas) yang berarti lingkaran kebaikan berawal dari roh/jiwa/spirit yang jernih akan menuai yang jernih pun. Sebaliknya, yang mengobar api membara, suatu saat api itu akan kembali kepadanya.
 Jajak Pendapat Solusi Terbaik Untuk Pemilu dan Pilkada 2024
Cara terbaik untuk mengetahui kapabilitas seorang pemimpin adalah melalui polling atau jajak pendapat.
Akan tetapi, di sini harus ada unsur kejujuran dalam melakukan jajak pendapat. Tujuannya untuk menghindari kesalahpahaman antar kepentingan.
Apa pun hasil jajak pendapat dari rakyat harus diterima oleh semua kalangan. Karena ini akan memberikan kedamaian antar sesama rakyat dan pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam keseharian.
