Desa merupakan wilayah terkecil dalam suatu tatanan kepemerintahan di indonesia. Selama ini desa dikenal memiliki peradaban yang lokal dan primitif serta sangat kental dalam nilai-nilai luhur dan budaya.
Penilaian kampungan selalu melekat bagi orang-orang yang tinggal di desa, dimana teknologi dan informasi sangat sulit untuk diakses.
Dalam tatanan kepemerintahan, desa juga termasuk dalam tatanan pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, secara otomatis desa juga memiliki dana desa tersendiri. Namun mengapa sampai saat ini teknologi dan informasi masih sulit untuk diakses bagi masyarakat di pedesaan?
Untuk kita ketahui, dalam Peraturan Mentri Desa No.19 Tahun 2017 "Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digunakan untuk kepentingan desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat".
Namun yang dipertanyakan ialah kemanakah arah prioritas penggunaan dana desa selama ini?
Tentu kita semua bingung tentang penggunaan dana desa dan apa saja yang menjadi prioritas penggunaan dari dana desa tersebut.
Dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No.19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, terdapat beberapa gambaran prioritas-prioritas kegiatan yang dilakukan di desa yang harus didahulukan.
Pertama: Prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan desa. Artinya dana desa ini diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan perkembangan SDM untuk kesejahteraan masyarakat di desa.
Berbicara mengenai penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan desa, sejauh manakah penggunaan dana desa di desa kita selama ini?
Infrastruktur?
Terlepas dari jalan/rabat beton yang dibangun selama ini di desa, pembangunan apa lagi yang sudah dilakukan?
Kedua: Prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan  yang bersifat lintas bidang. Maksud dari program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang ialah kegiatan produk unggulan desa atau kawasan pedesaan, BUM Desa, dan sarana olahraga desa.
