Mohon tunggu...
Nufransa Wira Sakti
Nufransa Wira Sakti Mohon Tunggu... Profesional

" Live your life with love " --Frans--

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi Artikel Utama

Indonesia Darurat Utang? Tentu Tidak

6 September 2017   16:38 Diperbarui: 6 September 2017   19:41 0 4 4 Mohon Tunggu...
Indonesia Darurat Utang? Tentu Tidak
Sumber ilustrasi: gambarkatabaru.com

Saya ingin menanggapi tulisan di Kompasiana yang berjudul "Harta Cuma Rp2.188 Triliun, Utang Rp3.780 Triliun". Tulisan ini dibuat oleh Edy Mulyadi, seorang jurnalis yang juga mengaku sebagai Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS).

Pertama, judul tulisan Saudara Edy Mulyadi adalah salah besar, menyesatkan dan menandakan pemahaman minimal dari ybs mengenai persoalan neraca keuangan, dan bahkan ketidakpahaman prinsip akuntasi yang sangat dasar. Seorang direktur program untuk studi demokrasi dan ekonomi (CEDes) yang tidak paham neraca dan akuntansi tentu perlu dipertanyakan kualitas studi dari lembaganya.

Mari kita jelaskan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Saudara Edy Mulyadi, yang diharapkan juga dapat bermanfaat bagi para pembaca lain. Karena seperti yang selalu diingatkan Menkeu Sri Mulyani, APBN adalah milik rakyat, sadar dan paham APBN adalah penting bagi peningkatan kualitas demokrasi dan akuntabilitas publik. Tulisan yang menyesatkan adalah cara tidak terpuji untuk memperburuk kualitas demokrasi negara kita.

Pernyataan bahwa jumlah harta negara kita (Rp2.188T) adalah lebih kecil dibandingkan utang (Rp3.780T) adalah salah besar. Jumlah harta yang dikutip oleh penulis adalah nilai Barang Milik Negara (BMN) yang sebesar Rp2.188 T. BMN adalah aset tetap yang merupakan salah satu jenis aset dalam Neraca Pemerintah. Nilai BMN tersebut dicatat dengan penilaian yang dilakukan pada tahun 2007, dengan demikian bila penilaian BMN diperbaharui dengan nilai saat ini, maka pasti nilainya jauh lebih besar. Oleh karena itu Pemerintah (Direktorat Jendral Kekayaan Negara) melaksanakan program

Revaluasi BMN untuk mendapatkan nilai terkini.

Jadi berapa nilai aset negara keseluruhan? Saudara Edy perlu melihat total aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Dalam LKPP tersebut-aset atau "harta" negara -meminjam istilah Saudara Edy-- adalah sebesar Rp5.456,88 triliun

Aset Pemerintah ini tidak hanya berupa Barang Milik Negara (BMN), namun meliputi Aset Lancar (seperti Kas, Piutang Jangka Pendek dan Persediaan), Investasi Jangka Panjang (seperti Penyertaan Modal Negara/PMN), Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Perlu dipahami bahwa Aset sebesar Rp5.456,88 Triliun adalah aset yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Pusat saja. Nilai tersebut tidak termasuk aset yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp2.259 Triliun.

Aset Pemerintah pusat diatas juga tidak termasuk kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara ini. Jadi Pak Edy tidak perlu khawatir tentang nilai aset negara kita, yang nyata jauuuh lebih besar dari utang negara.

Hal lain yang menyesatkan dan menunjukkan tidak pahamnya Saudara Edy dalam pengelolaan keuangan dan tidak pahamnya prinsip akuntasi adalah membandingkan utang dengan aset, khususnya aset negara.

Utang yang merupakan kewajiban masa depan seharusnya diperbandingkan dengan potensi kedepan dari suatu negara dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi yang digambarkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dan tingkat pertumbuhannya. Kewajiban pelunasan utang masa depan ditunjukkan oleh potensi menghasilkan pendapatan yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak termasuk dari pemanfaatan aset.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
KONTEN MENARIK LAINNYA
x