Tahun 2018, yang merupakan tahun pertambahan menghitung hari dalam perjalanan Kabupaten Kulonprogo menata diri sekaligus menanti perwujudan pengoperasian New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang diproses di wilayah Kecamatan Temon sebagai bandar udara internasional Yogyakarta yang baru.
Selain mengantikan Bandara Adisucipto untuk salah satunya pada keleluasaan kapasitas yang sudah sulit dikembangkan lagi wilayah perluasannya, juga seharusnya menjadi keleluasaan kapabilitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kawasan sekitar bandara baru NYIA dalam melecut perekonomian daerah yang bersaing secara sehat dan nasionalis.
Maka, tidak ada kata lain kecuali kata "revolusi" yang dengan begitu baik mendeskripsikan perubahan-perubahan secara menyeluruh di bidang manufakturing, transportasi, dan industri-industri lainnya yang dalam hampir dasawarsa kedua di milenium kedua tahun masehi ini telah mentransformasi kehidupan modern masyarakat pada umumnya.
Dari berbagai latar belakang sejarah pergerakan Sumber Daya Manusia (SDM) di pedesaan adalah kehilangan para generasi muda dan menengahnya yang sudah menjadi tradisi bahwa untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik adalah meninggalkan desa menuju kota atau dalam istilah kita adalah "merantau".
Ini pun tak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga bagi masyarakat dunia secara global pada umumnya dan menjadi semakin deras emigrasi atau bahkan bedol desa sejak berlangsungnya Revolusi Industri yang dimulai sekitar tahun 1776. Revolusi Industri yang berawal di Inggris Raya, menyebar setelah tahun 1815 ke benua Eropa dan Amerika Serikat, dan sekarang telah semakin menyebar luas ke dunia beradab. Hingga pada akhirnya, ekspansi cepat bangsa-bangsa Eropa ke Afrika, Asia, Oseania, dan Amerika, sebagian besar merupakan hasil dari Revolusi Industri.
Di Indonesia sendiri pada kisaran waktu yang sama saat Revolusi Industri, Indonesia berada dalam pemerintahan Herman Willem Daendels (1808-1811) yang pada masa itu Belanda sedang dikuasai Perancis. Deandels adalah seorang pemuja prinsip-prinsip revolusioner ala Revolusi Perancis dan Napoleon Bonarparte yang saat itu sedang memimpin ekspansi Prancis, adalah idolanya.
Ia adalah seorang politikus Belanda, yang merupakan Gubernur-Jendral Hindia Belanda untuk kepulauan Nusantara (Indonesia) yang ke-36. Usahanya dalam membangun Pulau Jawa, salah satunya adalah dengan jalan memberantas ketidakefisienan, penyelewengan, dan korupsi (walaupun dalam hal ini, Deandles sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran dalam penjualan tanah kepada swasta) yang menyelimuti administrasi di pulau tersebut yang mana ia juga dalam rangka mempertahankan Jawa dari serangan Inggris.
Dalam tiga tahun masa jabatannya di Indonesia, Deandels telah melakukan banyak pembaharuan di Indonesia. Dan salah satu hasil revolusinya pada jaringan infrastruktur yang masih bisa kita rasakan saat ini di sepanjang pesisir selatan pantai Jawa yang sekarang kita kenang sebagai Jalur Deandels. Dan kini, di salah satu bagian Jalur Deandels itu, di kawasan pesisir pantai selatan wilayah Yogyakarta dan Purworejo akan memperbaharui sejarah wilayah tersebut. Jalur sepi yang sering terabaikan setelah kemerdekaan Indonesia hingga kini, mungkinkah akan kembali termaksimalkan makna dan fungsinya dari amanah penderitaan rakyat di masa kolonial?
Dengan pencanangan pembangunan NYIA ini tentunya menjadi harapan yang telah lama dinantikan pembaharuannya bagi masyarakat kawasan lokasi pembangunan dan juga daerah sekitarnya yang terhubung melalui jalur Deandles. Secara otomatis, khususnya Kulonprogo, akan menjadi potensial untuk kawasan industri pengolahan, perdagangan, dan jasa.
Namun bahaya laten yang tidak jua diberantas yang malah bisa semakin mempersulit kehidupan masyarakat yang sudah terpuruk adalah prosesi lintah darat. Hal ini jelas hanya akan kembali mencekik para kaum minoritas rakyat kecil jika momentum proyeksi kawasan industri Kulonprogo malah untuk ajang kekebalan para kapitalis dan hedonis yang bagaikan vampir menghisap darah bangsanya sendiri.
Kesenjangan dan pertumbukan ekonomi bisa semakin menjadi, akses rakyat kecil hanya semakin terjerat utang-piutang dengan lintah darat dalam mengikuti perkembangan zaman dan modernisasi industri. Pada akhirnya, dongkrak perekonomian hanya menjadi berat sebelah terkendala ketimpangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada ketidakberdayaan rakyat kecil yang malah semakin tergilas.
