Mohon tunggu...
Frando Nainggolan
Frando Nainggolan Mohon Tunggu... Berkarya Tanpa Batas

Semakin Keras Kamu Bekerja Untuk Sesuatu, Maka Semakin Besar Pula Perasaanmu saat Mencapainya.

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan

Memahami Hubungan Gereja dan Negara dari Sudut Pandang Politik

6 Maret 2021   08:25 Diperbarui: 6 Maret 2021   08:27 109 5 3 Mohon Tunggu...

Hubungan gereja dan negara adalah masalah yang ada sejak dahulu kala dan selalu akan ada selama orang masih berusaha mengorganisasikan diri mereka secara bersama. Perbedaan di antara masa lalu dan masa kini terutama terjadi dalam bentuk pengorganisasiannya, karena manusia sendiri telah berubah akibat kemajuan-kemajuan yang dicapainya sendiri. 

Oleh karena itu, hubungan itu adalah sesuatu yang dinamis dari waktu ke waktu (John Titaley: 2013, 91). Hubungan yang berbeda dari waktu ke waktu seiring dengan hubungan antara keduannya menimbulkan polemik. 

Hal ini disebabkan karena masih adanya pemahaman bahwa bidang pelayanan gereja harus dibatasi kegiatannya urusan-urusan teologi. Pada pihak lain, ada  yang berpandangan bahwa kegiatan gereja tidak dapat dipersempit hanya pada urusan-urusan yang teologi. Gereja justru harus memperlihatkan keperihatinannya pada persoalan-persoalan sosial yang sangat konkret, seperti persoalan-persoalan politik

Dalam tradisi katolik, istilah "gereja" mempunyai makna ganda dalam penggunaannya, perlu di bedakan makna itu agar tidak terjadi kerancuan. Dalam bahasa sehari-hari, kata "gereja" menunjuk pada "institusi" yang dipimpin secara hierakis oleh paus bersama para uskup dan imam.

Gereja institusional itu identik dengan hierarki, yakni para pemimpinnya. Istilah "gereja" digunakan pula untuk semua orang yang percaya dan menggabungkan diri dalam institusi itu. Istilah teologisnya "umat Allah". Gereja sebagai umat Allah meliputi baik para pemimpinnya maupun anggota awam. 

Orang mulai melihat bahwa gereja sebagai salah satu wadah aspirasi untuk memulai suatu pembaharuan bersama suatu kebenaran yang di wahyukan. Semakin ia menjadi sekutu negara, ia semakin mengambil fungsi-fungsi pelayanan dari masyarakat yang lebih besar (Paulinus Yan Olla: 2014, 87).

Dalam hal ini gereja bukan tampil sebagai "pemain" politik, tetapi lebih pada pemahan tentang politik beretika (politik etis) agar gereja juga mengetahui dan peduli pada kehidupan bernegara, bukan hanya kehidupan bergereja saja. 

Agama dan negara merupakan dua ranah yang sama-sama otonom, masing-masing dengan otoritas, fungsi, serta mekanismenya sendiri-sendiri. Agama tidak berpolitik, dan negara tidak berteologi.

Agama tidak berwenang mencampuri secara langsung urusan-urusan negara, dan demikian pula sebaliknya negara tidak mencampuri secara langsung urusan-urusan yang menjadi bagian dari otoritas agama. Keduanya berada dalam kedudukan yang setara dan sederajat (Betrand Russell: 2005, 255-256). 

Dengan demikian Gereja dan Negara harus saling mendukung, dan sekaligus juga saling menghormati dan saling mengoreksi. 

Kita melihat bahwa kesepakatan-kesepakatan politik antar manusia di dasarkan pada cita-cita yang sama sekali keliru, dan hanya dapat di selamatkan dengan cita-cita yang benar-benar berbeda agar tidak terus menjadi sumber penderitaan, pengrusakan dan dosa. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN