Partisipasi Membangun Negeri, Siapa Berani?

Di tahun yang sama, pemerintah juga mendirikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia  (Persero). PT PII berfungsi sebagai pemberi jaminan. Keduanya termasuk BUMN dibawah Kementerian Keuangan yang didirikan dengan misi khusus (Special Mission Vehicles (SMV)). SMV adalah inovasi dalam pengelolaan fiskal untuk mempercepat pembangunan.  

Selanjutnya pada tahun  2010, Pemerintah bersama World Bank dan Bank Pembangunan Asia (ADB) mendirikan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) yang visinya sebagai katalisator pembiayaan pembangunan dengan menyediakan beragam instrumen pendanaan (fund based, non fund based, dll).

Selain ketiga lembaga diatas, ada juga yang disebut PINA. PINA atau Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah adalah skema pembiayaan proyek investasi swasta yang bersifat prioritas dimana pendanaannya berasal dari anggaran non pemerintah. 

Skema PINA ini pada prinsipnya mendorong partisipasi dari pengelola dana jangka panjang untuk berinvestasi. Sumber dana bersifat jangka panjang seperti dana pensiun atau asuransi. Saat ini ada 4 Kategori dan 17 sektor dalam skema pembiayaan proyek PINA yaitu konektivitas, energi dan listrik, industri strategis dan perkebunan serta perumahan. Dan terdapat kurang lebih 10 negara yang  berkerja sama memakai skema PINA.

Skema kerjasama antara pemerintah dengan swasta telah berlangsung hampir 20 tahun yang lalu, yaitu sekitar tahun 1998. Pada saat itu keterlibatan swasta masih sangat terbatas. 

Titik balik terjadi pada saat terbitnya regulasi Perpers Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, karena regulasi tersebut mengatur kerja sama pemerintah dan swasta meliputi banyak fitur. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjawab ketidaklayakan sebuah proyek. 

Tidak layak karena resiko yang besar dan proyek tersebut tidak komersil. Dalam skema KPBU, ketidaklayakan tersebut diminimalisir dengan   adanya dukungan Pemerintah, jaminan Pemerintah, pembayaran atas layanan, dan insentif perpajakan. Dukungan pemerintah yang paling penting berupa Viability Gap Fund (VGF). 

VGF merupakan dukungan pembiayaan yang diberikan Pemerintah dalam sebuah proyek agar meningkatkan kelayakan finansial sebuah proyek. Selain itu, VGF juga meningkatkan kepastian pengadaan lelang  sebuah proyek. Sementara jaminan pemerintah dapat diberikan dalam hal penjaminan risiko politik (perubahan regulasi), pembebasan lahan, keterlambatan dana talangan, jaminan risiko penyesuaian tarif, dll. KPBU dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu perencanaan, penyiapan, dan transaksi.

Beberapa skema KPBU yang telah berjalan dan dalam proses adalah SPAM Umbulan, jalan tol, Palapa Ring (Barat, Tengah, Timur), RSUD Sidoarjo, LRT Medan, dll. Dari sejumlah KPBU tersebut memberi manfaat sosial  yang besar bagi masyarakat, antara lain ; kontribusi air bersih kepada 2 juta rumah, proyek 52 ribu menara telekomunikasi, jaringan serat optic, fasilitas kesehatan  terhadap + 720 pasien baru/tahun, penambahan kereta listik dan jaringannya juga penambahan kapasitas penumpang transportasi perkotaan + 7,3 juta/tahun.

Salah satu skema KPBU yang paling terbaru adalah  pengembangan fasilitas Bandar Udara Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.  Proyek Bandara Komodo ditaksir membutuhkan dana sebesar Rp 3 Triliun dengan cakupan proyek meliputi pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas.  Masa konsesi yang ditawarkan selama 25 tahun dan beberapa investor dari luar negeri seperti India dan Korea Selatan tertarik menjajaki.

Proyek Bandara Komodo dianggap menjanjikan, karena objek pariwisatanya memiliki potensi yang bisa dikembangkan lebih baik.  Proyek ini salah satu dari sembilan proyek pengembangan pariwisata yang disiapkan pemerintah.