Tulisan ini adalah Term of Reference keseluruhan materi pada kegiatan Pelatihan Aksi (PA) yang dibuat oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat IAIN Manado dengan tema: Proyeksi Kader Pergerakan: Kritis-Transformatif dalam Pembangunan dan Peminggiran di Kota Manado, 1-3 November 2019. Tema yang diangkat berangkat dari problem spesifik masyarakat yang terkena dampak langsung dari pembangunan yang terus ditekan oleh pemerintah kota Manado berdasarkan hasil wawancara oleh peserta PA di seputaran kota Manado.
-----------
Setelah Joko Widodo dan Mar'uf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, Presiden Jokowi kembali meneruskan agenda yang sebelumnya telah berlangsung, misalnya pembangunan infrastruktur. Seperti yang dijabarkan dalam salah salah satu visi dari lima visi Jokowi-Ma'ruf.
Jika ditelaah pada Kabinet Indonesia Maju dengan menteri yang melibatkan pihak militer, para pemodal dengan saham-saham yang besar, wakil menteri yang juga beberapa anak dari pemodal, memberi sinyal kepada kita akan adanya peran dominan dari pihak militer dan para pemodal. Belum juga daftar pengusaha yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat.
Fenomena hadirnya deretan pengusaha di pemerintahan bisa kita telisik dalam studi Oligark dan Oligarki. Apa yang disebut Oligarki, bagi Jeffrey Winters, penting untuk menempatkannya dalam dua dimensi. Dimensi pertama, oligarki memiliki dasar kekuasaan -- kekayaan material -- yang sangat susah untuk dipecah dan diseimbangkan. Kedua, oligarki memiliki jangkauan kekuasaan yang luas dan sistemik, meskipun dirinya berposisi sebagai minoritas dalam suatu komunitas.Â
Studi mengenai Oligark dan Oligarki memusatkan perhatian pada kuasa kekayaan dan politik. Winters mendefinisikan Oligark sebagai pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya dan Oligarki sebagai politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayan material (Oligark). Dari sini kita bisa baca bagaimana politik pemodal sangat memainkan peran dalam keterlibatannya di pemerintahan dengan terus mendorong pembangunan, dibalik itu terselip kepentingan oligark.
Visi pembangunan selalu menjadi rujukan ketika berbicara kemajuan suatu negara. Kemajuan selalu, dalam arus utama, ditelisik dari pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh infrastruktur. Padahal, pembangunan tidak mesti diasosiasikan pada pembangunan beton tapi juga pembangunan sumber daya manusia.
Pembangunan, dalam artian infrastruktur, selalu mensyaratkan modal yang besar dibalik itu. Selain dari para pengusaha yang duduk di pemerintahan juga melibatkan pemodal asing. Terbukti dengan visi lain Jokowi tentang mempercepat segala urusan perizinan yang ditekankan sampai di tingkatan daerah.
Pembangunan, bagi Hendry Bernstein, adalah basis material dari modernitas dan akumulasi modal menjadi titik pijak. Modernitas yang selalu mempunyai syarat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi: mendorong konsumsi massa, investasi dan infrastruktur. Kenapa demikian? Dikarenakan imajinasi kita tentang 'kemajuan' diarahkan pada negara-negara padat modal.Â
Tentunya juga dengan rayuan itu kita dipaksa untuk mengikuti trend globalisme, budaya pop, konsumsi massa. Maksudnya, pertanyaan sederhananya adalah: apa yang menglobal dari globalisasi? Tentunya adalah produk dan modal dari negara-negara Adikuasa.
Pembangunan juga membutuhkan ruang-ruang baru untuk tetap melakukan akumulasi kapital. Sementara akumulasi modal juga hal yang inheren dalam kapitalisme. David Harvey berpendapat bahwa salah satu problem terbesar dari kapitalisme masa kini adalah semakin habisnya ruang dan waktu. Ruang dalam artian telah dirampasnya, melalui modal yang besar, tanah-tanah maupun pantai sebagai basis kehidupan masyarakat untuk terus memutar kapital.
