Dilansir dari detik.com ada beberapa nama yang tersebar nama-nama seperti tokoh Partai Demokrat eks Bendum PD Muhammad Nazaruddin, eks Sekjen PD Marzuki Alie, eks kader PD Darmizal, kader aktif PD anggota DPR RI Jhoni Allen Marbun, dan Kepala KSP Moeldoko terlibat usaha-usaha kudeta kepengurusan Partai Demokrat yang dipimpin AHY saat ini.
Jelas mereka akan berang. Bisa jadi karena memang rencananya dibuka duluan, bisa jadi karena memang tidak berbuat apa-apa tapi langsung jadi sorotan. Namun yang menarik adalah strategi AHY untuk meminta klarifikasi ke Presiden Joko Widodo. Hampir setiap partai sepertinya punya sejarah sendiri-sendiri soal perebutan tahta ketua Partai. Biasanya saling gugat di PTUN, berebut pengaruh di Munas atau Munaslub, atau bahkan jika sama-sama gengsinya tinggi yang buat lagi saja Partai yang baru.Â
Ini seperti jurus curhat yang meminjam tangan "Dewa" untuk turun. Dalam kemasan yang didesign elegan, seakan-akan mau memaksa Presiden agar menertibkan anggotanya kalau engga, kehormatan presiden campur tangan partai akan ternodai. Ciamik bukan, jurus seperti ini memang emosi yang dituju. Jika kepanikan yang ditampakkan, pasti publik akan menganggapnya benar. Artinya jika tuduhan itu benar akan tiarap dengan sendiri oknum-oknumnya. Tentu presiden juga tidak perlu bertindak apa-apa. Namun canggihnya, apapun respon kesan positif yang didapat. Jika direspon reaktif oleh para oknum yang tak disebut sekalipun dalam konferensi pers AHY itu, berarti langsung di cap AHY membuka kedok kudeta. Jika polemik tiba-tiba mereda, dan AHY aman-aman saja, berarti AHY hebat, karena bisa meminta Presiden untuk membelanya, atau lebih gagah lagi Presiden tak punya pilihan untuk mengikuti maunya.
Ya ini era demokrasi, boleh-boleh saja sih. Namun apapun itu, tidak perlu terlalu diseriusi karena ujung-ujungnya ini adalah masalah internal partai Demokrat. Setiap kapal pasti akan bergoyang dalam samudera. Tinggal nahkodanya pakai cara apa mempertahankan eksistensinya. Klaim-klaim sepihak itu biasa. Klarifikasi dari tiap tokoh yang dituduh informal juga satu per satu keluar dengan caranya masing-masing.
Hanya saja memang terkesan preemptive, sebelum ditelikung, membuka kedok dulu. Walaupun masih susah sekali masuk di logika, karena para tokoh yang dituduh itu hampir semuanya tidak ada dalam kepengurusan aktif. Namun bisa jadi, bermain di belakang.
Namun strategi ini sebenarnya juga pernah dihantamkan pada kubu SBY lho, awal Oktober 2020 hanya berselang dua hari setelah Menko Pereknomian Airlanggan Hartarto mengumumkan tahu siapa dalang demo Omnibus Law, SBY merespond panjang lebar memprihatinkan selalu jadi pihak tertuduh padahal ya tidak ada satu nama pun yang keluar dari pernyataan Pak Menteri.
Ini seperti jurus-jurus tenaga dalam dan kebatinan, memukul tapi tak jelas arahnya namun ada saja yang tiba-tiba benjol kepalanya, sakit perutnya, atau minimal sariawan. Sepertinya memang ciri khas Indonesia yang susah ditiru Demokrasi di negara lain.
Apapun itu tempuhlah semua dengan cara-cara yang legal, dan ingat saat ini fokus utama adalah mengatasi pandemi bersama, bukan sekedar main drama-dramaan.
