Pemerintah Kota Bandung menunjukkan keseriusannya dalam mengembangkan skema PPP dengan menyusun kategori dan kriteria dari proyek infrastruktur yang akan dikerjasamakan. Daftar proyek yang tercantum adalah hasil seleksi dan proses review yang dikategorikan menjadi tiga tingkat kesiapan, yaitu Proyek Siap Ditawarkan, Proyek Dalam Penyiapan, dan Proyek Potensial. Apabila kategori dalam persiapan dan potensial ditingkatkan serta ada dukungan kuat dari politik dari birokrasi dan politik, Â maka ini akan menjadi benchmarking dalam pengelolaan PPP pada pemerintahan kota di Indonesia.
Konsep PPP mendapatkan perhatian yang serius dalam RPJMD Kota Bandung, mengingat profit yang bisa dihasilkan jika skema ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur. PPP dipandang dapat memaksimalkan potensi aset yang idle serta meningkatkan potensi pendapatan negara. Hingga saat ini pola PPP di Kota Bandung masih terbatas pada beberapa infrastruktur yang nilainya relatif kecil. Beberapa infrastruktur yang telah dibangun dengan konsep kerjasama tersebut diantaranya yaitu revitalisasi Pasar Baru dan Pasar Sehat Ciroyom.Â
Sedangkan yang masih akan dibangun ialah pengembangan Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS). Namun demikian ada hambatan utama dalam PPP seperti tingginya resiko dan tidak layaknya proyek secara finansial. Ada juga fasilitas-fasilitas yang belum jelas baik berupa dukungan pemerintah, jaminan pemerintah, pembayaran atas layanan, dan insentif pajak yang diberikan. Lalu banyaknya proyek PPP yang tidak layak secara finansial tetapi layak secara ekonomi. Walau begitu, masih terdapat ruang yang luas bagi pemda Bandung dalam memanfaatkan skema PPP untuk membiayai pembangunan infrastruktur sehingga kerjasama ini dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur publik.
