Kemajuan teknologi dan informasi saat ini telah berhasil menggeser cara pandang negara dalam peperangan. Kemajuan yang ada menjadi sarana juga arena perang dengan model baru, jika yang sebelumnya perang terjadi secara tradisional dengan tembak menembak di suatu tempat, saat ini bergeser menjadi perang siber yang terjadi secara virtual di dunia maya. Pada umumnya negara menjadi aktor utama dalam peperangan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media juga strategi perang yang baru dalam menaklukan musuh. Membahas mengenai perang siber atau disebut juga cyberwarfare, ini tentu menjadi pembahasan yang menarik sebab perang ini dilakukan di dalam dan dari komputer serta jaringan yang menghubungkan mereka, yang mana ini dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Biasanya cyberwar dilancarkan terhadap jaringan pemerintah dan militer untuk mengganggu, menghancurkan, atau menyangkal penggunaannya, bentuknya mulai dari cyberspionage hingga cybercrime.
Dewasa ini, dunia maya berhasil menyentuh segala aspek kehidupan juga lapisan masyarakat yang mampu menghubungkan mereka satu sama lain. Negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat telah bergantung pada dunia maya di hampir segala aspek kehidupan sehari-hari. Hal ini telah menunjukan bahwa tingginya ketergantungan masyarakat juga pemerintah Amerika Serikat terhadap internet dan dunia siber. Maka dari itu pemerintah Amerika Serikat selalu meningkatkan pengamanan khususnya dunia siber serta memberantas segala ancaman yang sekiranya dapat membahayakan maupun menyerang negara maupun masyarakatnya. Hingga akhirnya pada 2003 pemerintah Amerika Serikat membentuk departemen keamanan juga kebijakan terkait pengamanan sistem utama berbasis komputer yang disebut National Strategy to Secure Cyberspace.
Pada 2009 pemerintah Amerika Serikat melakukan review kebijakan dalam agenda Cyberspace Policy Review: Assuring a Trusted and Resilient Information and Communications Infrastructure yang mana juga membahas mengenai rencana kedepannya dalam perlindungan data dan informasi, perlindungan privasi warga negara, juga membentuk kerangka kebijakan keamanan siber secara internasional dengan memperkuat kerja sama internasional di bidang siber, serta merancang strategi guna menghadapi ancaman juga serangan siber.
Kemudian pada 2011 dikeluarkan International Strategy for Cyberspace oleh pemerintah Amerika Serikat yang isinya membahas mengenai strategi guna memperkuat pertahanan juga keamanan siber secara internasional dengan memperkuat kerja sama internasional melalui diplomasi. Beberapa prioritas kebijakan juga menjadi sorotan utama seperti promosi pasar internasional, peningkatan keamanan juga privasi, serta promosi tata kelola global dalam keamanan siber. Kemudian hal ini untuk pertama kalinya membuat disepakatinya penambahan isu siber menjadi agenda yang penting dalam hubungan bilateral yang dilakukan Amerika Serikat dan Tingkok. Kemudian yang terjadi setelahnya adalah Amerika Serikat menuduh Tingkok melakukan spionase, sebab sebelum kedua negara ini menjalin kerja sama, pada tahun 2003 silam sempat terjadi konflik siber antara kedua negara dalam Operasi Titan Rain dan Shady RAT. Operasi ini merupakan sebuah kegiatan spionase Tingkok terhadap instansi milik Amerika Serikat, dan yang menjadi target utama ialah Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Setelah kerja sama yang terjalin pada 2011 tercatat dari tahun 2011 sampai 2013 Tiongkok melakukan spionase terhadap Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama Operasi Beebus, ternyata Amerika Serikat sudah lebih dahulu melakukan spionase terhadap salah satu perusahaan di Tiongkok (Huawei) tercatat sejak 2010 hingga 2014 yang dinamakan Operasi Shotgiant. Hal ini mengakibatkan ketegangan antara kedua negara meningkat, serta dengan melakukan spionase satu sama lain meningkatkan rasa tidak percaya antara kedua negara. Hubungan kedua negara semakin buruk dengan saling tuduh sehingga hubungan bilateral yang terjadi dipenuhi rasa ketidakpercayaan.
Dalam artikel Cybersecurity in Sino-American Relations oleh Marie Baezner dijelaskan mengenai faktor yang membuat kedua negara akhirnya saling melakukan spionase. Faktor yang pertama mengenai tata kelola internet global, sebab Amerika Serikat merupakan negara yang menginisiasi terbentuknya tata kelola siber secara global. Akan tetapi Tiongkok mencurigai pembentukan tata kelola tersebut hanya sebagai alat bagi Amerika Serikat untuk mencapai kepentingan nasionalnya untuk mempermudah akses mendapat informasi juga rahasia negara lain melalui siber. Faktor selanjutnya ialah pembangunan zona anti akses yang dibangun di Laut China Selatan oleh Tiongkok, yang mana pembangunan zona ini sebagai pertahanan Tiongkok guna mencegah musuh memasuki zona anti akses dengan adanya peningkatan kemampuan siber dan pengendalian informasi apabila terjadi konflik, dengan maksud merusak sistem komunikasi juga GPS musuh.
Hingga kemudian akhirnya pada 2015 Amerika Serikat dan Tiongkok sepakat melakukan pendekatan dengan mengumumkan common understanding dimana ini merupakan nota kesepahaman juga kesepakatan antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang mana kedua negara sepakat tidak lagi melakukan kegiatan spionase terkhusus informasi rahasia dan informasi penting lainnya. Perjanjian tersebut dinamakan US-China Agreement 2015.
REFERENSI
Devi, Purwanti (2019) Analisis Motivasi Amerika Serikat Melakukan Kerja sama Keamanan Siber dengan Tiongkok. Skripsi. Universitas Andalas. http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/45078
James A. Lewis,"Komputer Espionage, Titan Rain and China",Center for Strategic and International Studies-Technology and Public Policy Program, http://cybercampaigns.net/wpcontent/uploads/2013/05/Titan-Rain-Moonlight-Maze.pdf (diakses 19 Januari 2021 )
Marie Baezner,"Cybersecurity in Sino-American Relations", CSS Analyses in Security Policy, No.224, (2018): 1
Sheldon, J. B. (2016). cyberwar. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/cyberwar
Ting Xu, "China and The United States : Hacking Away at Cyber Warfare", Asia Pacific Bulletin, No. 135, (2011): 1
