TEMBILAHAN, Sejak Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden RI, berbagai kasus besar mulai terungkap satu demi satu. Tingginya angka korupsi di Indonesia membuat pensiunan TNI tersebut bahkan merelakan jiwa dan raganya terkubur, hanya untuk memberantas korupsi yang sedemikian menggurita.
Persoalan tidak tuntas nya pemberantasan korupsi di negeri ini menjadi momok tersendiri sejak di gulirkannya jaman reformasi. Saat itu sipil pun diberikan kebebasan menduduki jabatan strategis pada posisi pemerintahan. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh para penjahat berdasi untuk mengumpulkan Pundi-pundi.
Awalnya rakyat berharap dengan adanya reformasi akan terjadi perubahan terutama di sektor ekonomi agar menjadi sejahtera. Namun seiring perjalanan, justru kondisi ini tidak berubah secara signifikan. Mereka-mereka yang memiliki harta kekayaan hari ini ditengarai berasal dari sumber tidak sah, sebab jika di analisa dari gaji yang mereka peroleh dari negara, tidak lebih dan hanya cukup untuk biaya hidup dan pendidikan Anak-anak mereka.
Lantas kenapa kemudian pejabat negara bisa memiliki harta kekayaan berlimpah? pertanyaan ini muncul di benak masyarakat yang notabene memiliki nalar dan logika sederhana. Ada yang bilang hasil kekayaan tersebut berasal dari usaha yang mereka rintis hingga kemudian berhasil menerima Pundi-pundi uang dari hasil usaha bisnis mereka.
Jika kita berkaca dari segi bisnis, semua orang di mungkinkan untuk mendirikan usaha,namun logika sederhana membantahnya dengan fakta. Soalnya dari ribuan usaha yang di geluti oleh masyarakat ternyata hanya sebagian kecil yang sukses dan bertahan, itupun harus melalui proses yang panjang dan tidak instan.
Hari ini mayoritas dari mereka hanya cukup untuk bertahan hidup dari hasil usaha yang mereka geluti. Apakah mereka tidak profesional dan Sungguh-sungguh dalam menjalankan bisnis, atau mereka tidak memiliki kecukupan modal untuk bersaing dan berinovasi, jawaban nya pun masih ambigu.
Jika kita melihat lebih jauh mereka yang gagal berbisnis bukan saja disebabkan oleh faktor daya beli yang lemah, namun justru di akibatkan oleh minimnya modal serta regulasi dan policy yang tidak berpihak sepenuhnya kepada mereka yang notabene rakyat biasa.
Alasannya sederhana, sebab mereka tidak memiliki koneksi untuk menumbuh kembangkan usahanya. Lantas bagaimana dengan sipil yang bekerja di pemerintahan bisa memiliki kekayaan tidak selazimnya, sebab jika di analisa butuh waktu puluhan tahun bahkan hingga pensiun belum tentu mereka bisa memiliki aset berlimpah. Namun ironisnya argumen mereka, aset yang dimiliki di peroleh dari hasil bisnis sah yang telah mereka geluti sejak lama, benarkah?
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI