Saat Indonesia perlahan bersiap menuju pemilihan umum 2024, persiapan kerangka legislatif yang akan menjadi aturan pemilu kini sedang berlangsung. Beberapa ketentuan amandemen pemilu menimbulkan perdebatan polemik yang kuat setelah diperkenalkan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menanggapi polemik tersebut, Menteri Sekretariat Negara Pratikno mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo menolak revisi Undang-Undang Pemilihan Umum yang berlaku pada 2016. Namun, anggota parlemen terus membahas revisi tersebut saat DPR memasuki masa reses musim semi. Kapan tepatnya DPR akan menyetujui pengesahan finalnya masih belum jelas.
Ketentuan paling kontroversial yang dibahas DPR adalah yang akan membatalkan pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan pada 2022 dan 2023. Gubernur, bupati, dan walikota yang masa jabatannya berakhir selama periode ini akan diminta untuk melepaskan jabatan mereka, memungkinkan pemerintahan Widodo untuk menggantikannya dengan pelaksana tugas kepala daerah yang diangkat oleh Kementerian Dalam Negeri.
Pengamat percaya tujuan dari ketentuan ini adalah untuk melemahkan prospek presiden beberapa gubernur petahana pada pemilihan umum 2024. Presiden Joko Widodo tidak diharapkan menjadi pesaing mengingat dia akan menyelesaikan masa jabatan lima tahun keduanya. Konstitusi Indonesia melarangnya mencalonkan diri lagi.
Salah satu pesaing yang mungkin terpengaruh oleh ketentuan tersebut adalah Gubernur Jakarta Anies Baswedan, yang secara terbuka telah berselisih dengan Jokowi mengenai kebijakan utama, terutama tentang cara terbaik untuk mengurangi pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mungkin juga terkena imbasnya. Tidak seperti Baswedan, dia telah bersekutu secara politik dengan Joko Widodo. Namun Ridwan Kamil gagal memenangkan dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) selama pemilihan gubernur pertamanya pada tahun 2018. Mengingat ambisi pribadinya untuk mencalonkan diri sebagai presiden, ia tidak dianggap sebagai pemain tim yang setia.
Jika ketentuan ini dipertahankan dalam RUU final, itu akan menyangkal para gubernur ini sebagai platform yang berpengaruh ketika mereka meluncurkan pencalonan presiden mereka. Sebaliknya, itu akan menguntungkan kemungkinan pencalonan politisi elite yang bersekutu dengan Jokowi, seperti Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Tito Karnavian memiliki wewenang untuk menunjuk pejabat eksekutif untuk menggantikan gubernur-gubernur ini ketika masa jabatan mereka berakhir. Kekuasaannya yang luas untuk menunjuk pejabat eksekutif menciptakan spekulasi luas bahwa ia akan menunjuk perwira polisi dan tentara senior untuk posisi ini. Karnavian adalah Kapolri sebelum diangkat sebagai menteri dalam negeri. Selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, banyak perwira senior Polri telah ditunjuk sebagai kepala lembaga pemerintah yang kuat, seperti Badan Intelijen Nasional, Badan Narkotika Nasional dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Penunjukan perwira-perwira ini sebagai pelaksana tugas eksekutif daerah akan membantu mengatasi tumpukan perwira senior yang menganggur di lingkungan Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun rencana tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis pro-demokrasi, mengingat sejarah para petinggi TNI dan Polri mengabaikan, bahkan melanggar, norma-norma hak asasi manusia ketika mereka diangkat ke jabatan publik, sejak masa Soeharto.
Ketentuan kontroversial lainnya akan meningkatkan ambang batas pemilihan yang mengharuskan partai politik untuk mendapatkan setidaknya 5 persen suara untuk duduk di DPR. Sementara itu, ambang batas bagi sebuah partai untuk memiliki setidaknya 25 persen kursi DPR, atau 20 persen dari perolehan suara nasional dari pemilihan umum sebelumnya, untuk mencalonkan seorang calon presiden, mempertahankan ambang batas.
Ambang batas ini kemungkinan akan menghilangkan peluang bagi partai politik baru yang saat ini tidak terwakili di DPR untuk bersaing dalam pemilihan umum 2024 --- seperti Partai Solidaritas Indonesia yang berhaluan progresif dan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia yang berhaluan Islam, yang memisahkan diri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sementara itu, ambang batas pencalonan presiden saat ini tampaknya memberi hak istimewa kepada PDI-P, yang saat ini menguasai 22 persen kursi DPR, dari partai politik lainnya. Hal ini memberikan keuntungan bagi Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk memilih penggantinya di masa depan tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain.
"Koalisi pelangi" di Senayan saat ini menguasai tiga perempat dari semua kursi DPR. Hanya dua partai, Partai Demokrat dan PKS, yang secara efektif menjadi oposisi terhadap pemerintahannya di dalam DPR. Ini memastikan bahwa jika Joko Widodo dan sekutunya berkolaborasi, mereka akan dapat menerapkan perubahan pada undang-undang pemilu.
Jika upaya mereka untuk memberlakukan amandemen ini berhasil, mereka akan memastikan bahwa kebijakan Joko Widodo yang telah merusak pluralisme politik dan kebebasan berekspresi dan menguntungkan kepentingan bisnis yang kuat daripada orang Indonesia biasa, akan dipertahankan oleh penggantinya.
Revisi undang-undang pemilu kemungkinan akan mempertahankan status quo yang menguntungkan politisi elit dan kelompok-kelompok kepentingan yang terkait erat dengan presiden. Ini akan semakin merusak kualitas demokrasi Indonesia untuk masa depan menengah. (Firza Muhammad Kurnia, Mahasiswa Ilmu Politik UIN Jakarta)
