Di suatu negara di dunia ini, selalu ditemui pelaksanaan pemerintahan. Pelaksanaan pemerintahan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga resmi negara yang telah diatur dalam konstitusi masing-masing negara. Tujuannya adalah untuk mencapai cita-cita negara yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Salah satu diantaranya adalah Indonesia.
Di Indonesia, pelaksanaan pemerintahan dijalankan oleh beberapa lembaga, diantaranya adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. lembaga-lembaga ini telah diatur dalam UUD 1945 serta Peraturan perundang-undangan lainnya.
Pelaksanaan pemerintahan di Indonesia secara teoritis harus memperhatikan beberapa aspek. Aspek-aspek dalam pemerintahan tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pemerintah yang dikehendaki. Hal ini disebut dengan Good Governance. Good Governance memiliki beberapa aspek atau point penting, salah satunya adalah Transparansi.
Transparansi adalah aspek dimana lembaga pemerintah wajib untuk membuka pintu selebar-lebarnya terhadap publik mengenai apa saja yang ada dalam lembaga tersebut yang tujuannya adalah sebagai sarana publik dalam hal ini masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pemerintahnya bisa melaksanakan tugas dan fungsi kepada masyarakat itu sendiri. Transparansi dalam dunia pemerintahan meliputi bidang keuangan, arus informasi, alur organisasi, serta kegiatan yang dilakukan.
Transparansi dalam dunia pemerintahan menjadi hal yang sangat krusial. Hal ini terjadi karena berkaitan dengan kualitas dari lembaga pemerintahan itu sendiri. Ketika lembaga pemerintahan memiliki kualitas yang sangat bagus, maka dapat dipastikan lembaga tersebut transparan atau terbuka terhadap masyarakat, bahkan mempersilahkan kepada masyarakat untuk melihat apa saja yang ada dalam lembaga tersebut. Namun bila lembaga pemerintahan memiliki kualitas yang buruk, maka dapat dipastikan lembaga tersebut memiliki tingkat transparansi yang buruk yang dapat ditandai dari lembaga yang akan berusaha menutup-nutupi tentang kondisinya, bahkan akan berusaha mencegah masyarakat untuk masuk ke dalamnya. Akhirnya masyarakat akan tidak percaya dengan lembaga tersebut.
Jika melihat realitas di beberapa daerah di Indonesia, tingkat transparansi masih terbilang rendah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, salah satunya adalah pengelolaan keuangan daerah yang masih tertutup. Tertutupnya pengelolaan keuangan ini dapat menjadi ajang korupsi bagi para oknum pejabat serta rekanan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Ini dapat dibuktikan pada tahun 2017, 5 orang kepala daerah yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (http://mediaindonesia.com, diakses tanggal 14 November 2018) yang bertambah menjadi 18 orang pada tahun 2018 (https://www.liputan6.com, diakses tanggal 14 November 2018). Dampak dari hal tersebut dapat dilihat dari kualitas proyek barang dan jasa menjadi rendah serta tidak efektif.
Selain dalam hal keuangan, kurangnya transparansi di daerah dapat dilihat juga dari sisi keterbukaan informasi. Di lapangan, masyaarakat sering menemukan ada lembaga pemerintah yang menutup rapat segala informasi yang harusnya bisa diberikan oleh masyarakat. Tertutupnya arus informasi dapat memungkinkan para aparat pemerintah untuk berbuat sewenag-wenang terhadap masyarakat dan menutup peluang masyarakat dalam memberikan saran dan kritik. Hal ini dapat menyebabkan lembaga pemerintah tidak berkembang mengikuti zaman karena masih memakai cara lama dan masyarakat menjadi tidak tahu apa-apa mengenai kelembagaan.
Kedua hal tadi dapat mewakili kondisi transparansi di daerah yang umumnya masih rendah. Rendahnya transparansi dari suatu lembaga akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut yang berujung pada rendahnya partisipasi masyarakat pada setiap program pemerintah.
Berangkat dari permasalahan diatas, maka sudah seharusnya pemerintah melaliu lembaga resminya lebih transparan atau membuka diri tentang apa yang ada didalamnya terhadap masyarakat, seperti beberapa contoh dibawah ini.
-  Membuat sistem penganggaran secara elektronik melalui e-budgeting yang dapat  diakses secara mudah oleh masyarakat.
- Â Selalu meng-update tentang informasi lembaga di website resmi.
- Â Jika ada kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pencantuman informasi harus jelas dan detail.
- Â Terbuka terhadap masyarakat mengenai penggunaan sumber pendapatan daerah.
Selain dari pemerintah yang harus meningkatkan transparansi, peran masyarakat juga harus lebih ditingkatkan dalam hal pengawasan. Pengawasan menjadi sarana dalam mendorong transparansi lembaga bila tidak ingn berhadapan dengan hukum nantinya.
Denga meningkatnyan transparansi lembaga pemerintah, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat yang pada akhirnya enjadi sarana dalam mewujudkan pemerintahan yang baik serta mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.
