Faktor Terhambatnya Proses Demokrasi di Era Reformasi

Arti demokrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua makna, makna yang pertama yakni demokrasi di definisikan sebagai pandangan hidup yang memprioritaskan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh warga negara, sedangkan makna yang kedua disebutkan bahwasannya demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana seluruh rakyatnya turut andil dalam memerintah melalui perantara yang mewakili mereka yaitu pemerintahan rakyat. 

Definisi demokrasi menurut beberapa ahli pun sangat beragam, beberapa definisi demokrasi yang terkenal seperti yang dikemukakan Abraham Lincoln yang mengartikan demokrasi sebagai, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. 

Berikutnya Montesquieu yang mendefnisikan demokrasi ditandai dengan adanya pembagian kekuasaan yang harus dilaksanakan oleh tiga lembaga, pertama yaitu Legislatif yang memiliki kuasa dalam membuat undang-undang, berikutnya Eksekutif yang memiliki kuasa dalam melaksanakan undang-undang, dan yang terakhir yakni Yudikatif yang memiliki kuasa dalam mengawasi dan mengadili pelaksanaan undang-undang. 

Terakhir definisi demokrasi yang cukup dikenal yaitu definisi menurut Aristoteles, beliau mengungkapkan bahwa prinsip dari demokrasi adalah kebebasan, sebab karena kebebasanlah setiap warga negara bisa berbagi kekuasaan didalam negaranya.

Dalam bernegara, indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu demokrasi berdasarkan pancasila. Berdasarkan sejarah indonesia telah menganut sistem demokrasi sejak hari kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1945, sejauh ini indonesia telah melaksanakan empat demokrasi sejak merdeka yaitu demokrasi, liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila orde baru, dan yang terakhir demokrasi pancasila era reformasi. 

Definisi demokrasi pancasila menurut Mohammad Hatta dalam karyanya yakni Jilid : 1 Kebangsaan & Kerakyatan, mengartikan bahwa demokrasi pancasila merupakan demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong untuk kesejahteraan rakyat dengan mengandung unsur kesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur serta kepribadian bangsa indonesia yang berkesinambungan. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa demokrasi pancasila memiliki beberapa keuntungan khususnya bagi warga negara seperti, menghargai dan menjunjung tinggi HAM, berpegang teguh pada negara hukum, mendahulukan kepentingan rakyat, mementingkan musyawarah untuk mencapai mufakat, mencapai tujuan bersama dengan berlandaskan kejujuran dan keterbukaan, serta berpartisipasi dalam menjalankan norma.

Walaupun seecara garis besar indonesia telah menjalankan asas asas demokrasi seperti diadakannya pemilihan umum serta banyak berdirinya partai politik, indonesia masih saja dinilai kurang dalam menjalankannya, terlebih lagi di era reformasi saat ini. Hal ini dikemukakan oleh lembaga riset Saiful Murjani Research & Consulting (SMRC) bahwa penurunan kinerja demokrasi di indonesia disebabkan karena lemahnya penghargaan atas kebebasan sipil. 

Lalu Dr. Caroline Paskarina, M.Si, selaku dosen departemen ilmu politik Universitas Padjajaran menyebut kualitas demokrasi indonesia pada tahun 2021 menurun jika dibandingkan pada tahun 2019 berdasarkan data indeks Demokasi Indonesia Badan Pusat Statistik. 

Ada pula beberapa riset yang menguraikan turunnya demokrasi di indonesia seperti laporan dari The Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia, serta 2021 Democracy Report, dari riset riset tersebut membuktikan indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam kebebasan sipil, pluralisme, dan fungsi pemerintahan.

Dari data data tersebut dapat disimpulkan bahwasannya terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat jalannya demokrasi di indonesia yaitu ;

• Masih banyak dijumpai para wakil rakyat yang mengutamakan kepentingan pribadinya ketimbang kepentingan rakyat
• Masih seringnya dijumpai kesenjangan sosial, tidak meratanya penduduk dan pembangunan
• Pendidikan masih belum merata, ditandai dengan masih banyaknya penduduk yang buta aksara
• Seringnya dijumpai politik uang setiap ingin diselenggarakannya pemilu
• Diskriminasi pada kaum minoritas masih sering dijumpai
• Kurangnya apresiasi pemerintah dalam hak kebebasan warga sipil
• Lemahnya oposisi yang ditandai dengan bergabungnya parta oposisi kedalam kabinet pemerintahan