Saat Pandemi, Rakyat Butuh Solusi Bukan Kebijakan yang Terus Diganti

Pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia dikonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020. Pada saat itu ditemukan 2 orang positif terjangkit covid-19, Pemerintah indonesia masih belum menanggapi dengan serius tentang virus tersebut, karena sekalanya yang masih kecil. 

Padahal, sebelum virus tersebut masuk ke Indonesia, Negara-negara lain sudah mengambil antisipasi yang sangat cepat , yaitu dengan memberlakukan lockdown di Negara-negaranya agar virus tersebut tidak masuk ke negaranya. 

Dalam hal ini, Indonesia harusnya mencontoh Negara-negara lain untuk menanggapi dengan serius dan melakukan tindakan cepat agar covid-19 ini tidak masuk ke Indonesia, terlebih lagi pada saat itu Negara Indonesia masih melakukan kontak dengan Negara Cina yang penanganan covidnya masih belum terkendali. Kita memang tidak tahu covid ini akan masuk atau tidak ke Indonesia, yang pasti mencegah itu lebih baik daripada mengobati.

Setelah covid-19  menyebar secara luas di Indonesia, baru pemerintah melakukan tindakan dengan memberlakukan lockdown di wilayah Jakarta  dan beberapa daerah seperti tasikmalaya, tegal dan lainnya.  Tindakan tersebut dilakukan untuk menekan angka penyebaran covid-19 yang semakin naik, banyak orang yang teridentifikasi positif covid-19, sehingga Lockdown dilakukan secara ketat oleh pemerintah. 

Pada saat lockdown pemerintah mewajibkan masyarakat agar tidak keluar rumah saat diberlakukannya lockdown kecuali memiliki kepentingan yang mendesak. Pada saat lockdown pemerintah juga menjamin kebutuhan ekonomi masyarakat, dengan memberikan bantuan berupa sembako dan uang tunai.

Hasil survey menyatakan bahwa pemerintah Indonesia lamban dalam menangani covid-19. Survey ini dilakukan oleh tim Center For Social Political Economic and Law (CESPELS). Survey ini dilakukan di 20 provinsi di Indonesia dengan melibatkan kurang lebih 1000 responden. hasil rata-rata jawaban dari masyarakat tersebut adalah pemerintah dinilai lamban dalam menangani covid-19 ini.

"Ganti istilah, ganti kebijakan". Sepertinya perkataan tersebut sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani covid-19. Dalam penanganannya,  pemerintah telah lebih dari 5 kali mengganti istilah PSBB dibarengi dengan kebijakanya yang berubah-ubah. Hal tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat, terlebih lagi covid-19 ini telah menguras perekonomian masyarakat.

Masyarakat sangat menginginkan adanya solusi terkait masalah ekonomi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

Pasalnya masyarakatlah yang sangat merasakan efek pandemi covid-19 dan juga kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, mulai dari ekonomi yang semakin hari semakin sulit, diiringi dengan kebijakan pemerintah yang berbelit-belit (membingungkan masyarakat). Mulai dari PSBB, New Normal, PSBB Transisi, adaptasi kebiasaan baru, PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM level 1-4. 

Hal inilah yang membingungkan masyarakat. Jika adanya solusi dalam setiap kebijakan pemerintah, tentu itu akan meringankan kesulitan di masyarakat. Jika masyarakat dilarang untuk berdagang atau bekerja, pemerintah seharusnya menanggung segala kebutuhannya. Karena banyak masyarakat kecil yang bekerja agar bisa makan, jika mereka tidak bekerja sudah pasti tidak makan.

Pandemi ini memang sangat sulit, setiap orang pasti menginginkan jalan keluar dari setiap permasalahan. Kita sedang benar-benar diuji oleh pandemi ini. Tenaga, hati, dan pikiran sudah merasakan lelah yang tidak karuan. Apalah daya kita hanya bisa bersabar, berdoa, dan melakukan yang terbaik agar pandemi ini segera berakhir.