Pertarungan sengit pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019 tidak lepas dari peran lembaga survei. Setiap paslon memiliki lembaga survei yang menurut mereka terpercaya. Bahkan data yang didapatkan seolah benar terjadi di masyarakat, padahal data diatas kertas ataupun berbentuk digital bisa dikatakan valid jika data tersebut riil dari pergerakan masyarakat bukan dari hasil wawancara sampel yang diambil secara random sesuai "pesanan".
Tidak hanya soal pemilu, beberapa pejabat daerah menggunakan lembaga survey dari ibukota yang dinilai sangat kredibel untuk menilai kinerjanya di daerah yang jauh dari ibukota. banyak kepentingan tertentu seorang pejabat menggunakan lembaga survei, hingga berani membayar mahal demi mendapat data diatas kertas bahkan tidak diketahui responden mana yang disurvey atau bernakah itu terjadi di daerah yang mereka pimpin.
Beberapa lembaga survei berkolaborasi dengan media publikasi sebagai simbiosis mutualisme untuk mendapatkan keuntungan dari pihak tertentu. Adapula lembaga survei yang berkolabirasi dengan pemerintah untuk mengeluarkan hasil survey yang fantastis supaya menjadi perhatian media publikasi. Yang paling mengerikan jika suatu lembaga survei yang berkolaborasi dengan perusahaan swasta bergerak dalam bidang IT dan penglohan hasil bumi.
Saya tidak akan mendetailkan tentang permainan lembaga survei, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa modus permainan data statistik digunakan seolah kejadian mendekati benar. Sedangkan lembaga survey resmi millk pemerintah sendiri mengeluarkan data statistik lima tahun sekali, beda jauh dengan lembaga survei lain yang hanya hitungan hari.
Lembaga survei juga muncul untuk mencari keuntungan sendiri dengan mengeluarkan data hasil survei yang memprovokasi masyarakat. Contoh yang paling terlihat tentang penggunaan kemasan plastik yang mengakibatkan sampah, Terima kasih kepada pihak yang masih peduli dengan kenyataan di masyarakat bukan angka dan data yang hanya tertulis diatas kertas.
