Caleg Demam Panggung: Determinasi Kultur Patrimonialisme dan Istilah Wong Cilik Pemilu 2024

• Salah satu permasalahan yang menarik untuk diteliti yakni konflik sosial. Fenomena konflik memprakarsai adanya berbagai macam teori konflik sehingga kita dapat dengan mudah untuk melakukan pemetaan agar dapat memahami teori tersebut. Pada teori konflik klasik, cenderung mengidentifikasi konflik dari sudut pandang sifat alamiah manusia sehingga menganggap antar kelas sosial saling memusuhi dan saling menguasai. Pada ilmu politik, teori konflik selalu dikaitkan dengan adanya kekerasan, kerusuhan dan kekuasaan. Dalam artian, konflik mengarah pada suatu benturan, perbedaan dan persaingan individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Sehingga konflik dapat berpotensi kekerasan dan tidak berpotensi kekerasan.
• Teori konflik merupakan teori yang menganggap bahwasannya perubahan sosial hanya dapat dilakukan karena adanya sebuah konflik dan tidak berdasarkan pada proses penyesuaian yang membawa pada ranah perubahan. Pada teori konflik, menjelaskan tentang peran sebuah konflik dalam sebuah kelas sosial masyarakat. Selain itu, teori konflik merupakan anti tesis daripada struktural fungsional yang mengutamakan pertentangan didalam sebuah kelompok sosial. Keteraturan sistem sosial hanya dapat terjadi karena adanya hegemoni yang dilakukan oleh penguasa atau seseorang yang berwenang. Konflik dapat memberikan dampak negatif serta dampak positif bagi kelompok sosial. Oleh karena itulah peran kepemimpinan sangat penting agar dapat membawa konflik ke arah positif hingga tujuan dapat tercapai. Menurut pandangan teori konflik, pertentangan diperlukan untuk menciptakan sebuah perubahan sosial. Maka dari itu, pemahaman atas teori konflik diharapkan mampu memunculkan perubahan sosial dalam ranah positif.
• Manusia dapat diartikan sebagai makhluk yang beriringan dengan perbedaan, pertentangan dan persaingan. Hal tersebut merupakan sebuah kondisi yang tidak dapat dihindari karena permasalahan tersebut berada pada aspek permanen dalam kehidupan sosial. Pada tatanan kehidupan diperlukan sebuah konflik agar kehidupan masyarakat menjadi baik. Konflik adalah sesuatu yang tidak bisa hidari serta merupakan bagian dari interaksi manusia. Namun, problematika yang terjadi bukan berdasarkan pada aspek dalam menekan adanya konflik. Melainkan berdasarkan pada cara menangani konflik itu sendiri. Pergeseran suatu struktur dan tatanan pada masyarakat dapat diartikan sebagai prubahan sosial. Perubahan sosial, dapat terjadi karena adanya konflik yang timbul dalam kelompok sosial masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi meliputi pola pikir, sikap dan kehidupan sosial yang mengarah pada kesejahteraan. Dewasa ini, perubahan-perubahan sosial yang terjadi didalam masyarakat merupakan sebuah hal yang normal. Sehingga perubahan sosial senantisa menciptakan dinamika dan korelasi yang sangat erat dengan realitas konflik. Hal tersebut juga menyebabkan konflik dan perubahan sosial melekat pada struktur serta kehidupan bermasyarakat.
• Karl Marx menganggap bahwa kelas sosial merupakan suatu hal yang melatarbelakangi sebuah konflik. Kelas sosial sendiri adalah manifestasi dari kelompok sosial yang berada dalam ruang institusi dan situasi secara bersama serta berhubungan dengan kontrol terhadap alat produksi. Tetapi, hal tersebut tidak merupakan penjelasan yang kompleks terkait istilah kelas. Menurut Marx, kelas=kelas sosial yang terbentuk dalam masyarakat berpotensi atas adanya sebuah konflik. Konflik dapat terjadi karena pertentangan antar individu dengan individu maupiun antara kelas dengan kelas. Pada kapitalisme, terdapat istilah konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik modal atau pemberi upah dengan buruh. Dari konflik tersebut memunculkan stratifikasi kelas-kelas sosial. Konflik inheren inilah yang membentuk kelas-kelas.
• Menurut Karl Marx, manusia mempunyai sifat-sifat dasar yang diperbaharui pada masing-masing tahapan. Manusia mempunyai kesadaran untuk membedakan satu sama lain. Karena mereka mempunyai kekuatan atas hal itu. Selain itu, Masyarakat mepunyai Riwayat sejarah mengenai pertentangan antar kelas. Sistem pertentangan antara kelas diturunkan oleh konsep-konsep hubungan timbal balik yang dilakukan pada saat proses produksi, hubungan prosuksi yang mempunyai substansi tentang ketimpangan masyarakat. Kepemilikan alat produksi dapat memprakarsai adanya kekuatan untuk mengendalikan nasib orang lain.  Ketegangan antar kelas-kelas sosial telah berlangsung sejak lama, stratifikasi antara masyarakat borjuis dan proletar tumbuh akibat runtuhnya sistem politik monarki. Sehingga membentuk kelas sosial antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah.
• Menurut Karl Marx, kelas-kelas sosial yang ada didalam masyarakat berpotensi atas adanya konflik. Kelas atas atau borjuis dapat didefinisakan sebagai kelas pemilik modal, sedangkan kelas bawah atau proletar biasanya didefinisikan sebagai buruh. Karena perbedaan tujuan dari kedua kelas tersebut sehingga berpotensi atas munculnya konflik kelas. Karl Marx menganggap bahwa kaum buruh tereksploitasi dalam ranah pekerjaan, hasil kerja tidak lagi menjadi milik buruh itu sendiri.
• Kelas sosial selalu diidentifikasikan berdasarkan potensi konflik, ia merupakan konsep teoretis secara historis. Diperlukan teori berdasarkan letak potensi sebuah konflik pada masyarakat dalam rangka mengidentifikasi kelas. Marx menganggap bahwa eksistensi kelas sosial akan dapat terverifikasi apabila terdapat kesadaran atas pertentangan kelas-kelas lainnya. Perbedaan antar kelas tersebut mempunyai kepentingan yang saling bertentangan sehingga akan menciptakan sebuah keterasingan diri manusia dengan lingkungannya bagi salah satu diantara kelas-kelas sosial masyarakat. Meski demikian, individu akan merasa teransingkan dari kehidupan masyarakat kapitalis. Konsep keterasingan sebagai bentuk ungkapan dampak negatif dari produksi kapitalis terhadap masyarakat umum.
• Pada saat ini, menyongsong pagelaran pemilu (Pemilihan umum) tahun 2024 banyak sekali politisi yang melakukan kampanye dalam rangka memperoleh suara rakyat. Sembari melakukan kampanye, politisi selalu menyuarakan istilah "Wong cilik" sebagai sebutan bagi masyarakat. Selain itu, para pelaku politik atau calon anggota legislatif membawa label nama besar keluarga. Fenomena tersebut dapat diartikan sebagai patrimonialisme, pada dasarnya patrimonialisme adalah bentuk sistem pemerintahan yang bersifat authoritarian serta siklus peralihan kekuasaan yang berasal dari keluarga dan biasanya menggunakan aspek kekerasan dalam rangka mempertahankan kekuasaannya. Namun, hal ini berbeda dengan realitas yang terjadi dalam dunia politik Indonesia. Patrimonialisme dapat dilakukan bukan berdasarkan pada aspek kekerasan, melainkan dengan aspek meteriil serta ideologis. Nama besar keluarga seringkali terbawa oleh para pelaku politik atau calon anggota legislatif sebagai cara untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat.  Hal itu yang memunculkan praktik politik praktis. Yang mana nama besar keluarga tidak dapat menggambarkan kualitas pemimpin. Lebih dari itu, sebutan-sebutan semacam "Wong cilik" sering terdengar sembari menunggu adanya pesta demokrasi. Agenda itu tentunya tidak semata-mata hanya sebutan, namun juga mengindikasikan adanya perbedaan taraf hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Para politisi cenderung menggunakan istilah "Wong cilik" untuk mecari simpati kepada kalangan masyarakat Indonesia yang pada dasarnya adalah mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh.
• Petani dalam perspektif kaum politisi adalah sebagai wong cilik atau kelompok masyarakat yang mempunyai taraf hidup rendah. Namun, secara tidak langsung menunjukan bahwa terdapat eksistensi kesenjangan sosial yang berada dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Politisi sebagai calon wakil rakyat yang seharusnya dapat merepresentasikan dan dapat menciptakan alur kehidupan yang baik bagi masyarakat cenderung berperilaku sebaliknya. Para pelaku politik seakan-akan hanya memanfaatkan perolehan suara pada pemilihan umum (Pemilu) dan menjadikan masyarakat sebagai alat untuk menuju tahta sebagai otoritas publik. Adanya ketimpangan tentunya dapat memunculkan kesenjangan. Beberapa faktor yang membentuk kesenjangan itu sendiri yaitu kemiskinan. Seperti yang telah dijelaskan diatas, kemiskinan merupakan permasalahan yang sulit untuk dientaskan. Bahkan menjadi momok menakutkan bagi setiap negara.
• Salah satunya adalah kesenjangan sosial, kesenjangan sosial merupakan sebuah permasalahan yang diharapkan mampu dientaskan oleh pemerintah. Kesenjangan sosial sendiri dapat diartikan sebagai suatu fenomena yang terjadi ketika terdapat perbedaan kondisi ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Ketidakseimbangan sosial tersebut dapat menyebabkan adanya stratifikasi antara masyarakat borjuis dan proletar. Kesenjangan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat erat. Sehingga eksistensi dari kesenjangan dapat mengakibatkan adanya kemiskinan pada suatu kelompok sosial. Kondisi finansial masyarakat juga menjadi standar yang dikaitkan dengan istilah kesenjangan. Hal tersebut antara lain menyangkut tentang harta, kekayaan dan kekuasaan. Kesenjangan sosial ekonomi memperlihatkan keberadaan potensi dan peluang yang berbeda antara masyarakat borjuis dan proletar. Sehingga adanya kesenjangan sosial ekonomi juga mempengaruhi tindakan atau perilaku ketidakadilan individu dalam hidup bermasyarakat.
• Apabilla membicarakan dalam konteks kesenjangan sosial, kita juga perlu membahas faktor yang mempengaruhi kesenjangan itu sendiri. Salah satu permasalahan yang diidentifikasi dalam hal ini adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang sulit untuk diselesaikan oleh pemerintah. Upaya dalam rangka keinginan pemerintah untuk mencapai era modern bukanlah sesuatu yang mudah. Meskipun dengan diberlakukannya sebuah pembangunan. Aktivitas pembangunan mulai dilakukan dan diterapkan dalam skala kecil seperti desa, kota dan daerah. Pembangunan sendiri diimplementasikan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun hal itu bukanlah permasalahan yang mudah, beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus kemiskinan yaitu dengan melakukan beberapa program seperti IDT (Inpres desa tertinggal), Takesra-Kukesra, PDM-DKE (Program Penanggulangan Dampak Kritis Ekonomi), JPS-BK (Program Jaringan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan), BLT (Bantuan Langsung Tunai), BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan Program P2KP. Tetapi, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah mempunyai kelemahan dasar, yakni pemerintah cenderung menganggap bahwa masyarakat hanya membutuhkan bantuan secara cuma-cuma. Artinya, pemerintah tidak mempertimbangan indikator SDGs atau pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, tidak tepatnya sasaran yang dalam eksekusi bantuan juga menjadi pokok permasalahan. Sehingga program-program penanggulangan kemiskinan semacam wacana semata dalam rangka mensejahterakan kehidupan bangsa. Karena dari banyaknya kegiatan pembangunan dan program pemerintah tidak mampu menanggulangi fenomena kemiskinan di Indonesia.
• Apakah masyarakat tidak pernah berpikir "Apakah mungkin kegagalan pemerintah dalam mengakses tujuan bantuan memang sengaja tidak tepat sasaran sehingga eksistensi masyarakat miskin tetap bertahan, karena hal tersebut semata-mata untuk kepentingan dan tujuan politik mereka? Jean-Paul Sartre mengatakan bahwa "Menjadi manusia, berarti berusaha menjadi Tuhan" Mungkin saja para pelaku politik menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasrat mereka. Seperti yang kita ketahui, maraknya fenomena money politic dapat diidentifikasi sebagai salah satu aspek akibat dari kurangnya pendapatan masyarakat. Akibatnya, permasalahan itu menjadi ladang bagi para pelaku politik untuk mendapatkan suara masyarakat dengan melakukan strategi yang cenderung dilarang dalam konstitusi. Sebagai seorang politisi yang notabene calon wakil rakyat yang diemban untuk merepresentasikan suara-suara masyarakat, para pelaku politik atau politisi tidak seharusnya menciptakan pengelompokan struktur masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dikarenakan tidak sejalan dengan substansi dari sila-sila yang ada pada Pancasila. Nilai-nilai keadilan sosial cenderung runtuh akibat dari klasifikasi masyarakat dengan adanya kelas-kelas sosial. Dalam hidup berbangsa dan bernegara, seluruh strata dalam sistem kehidupan adalah sama dan tidak terbedakan karena tingkat pendapatan atau taraf kehidupan. Fenomena diatas sejalan dengan konsep kemiskinan multidimensi yang mana konsep tersebut mempengaruhi dalam konteks emosi, rohani dan psikologis masyarakat. Sehingga tidak sepantasnya para pelaku politik melakukan penyebutan istilah "Wong cilik".