Ditengah merebaknya wabah covid19, Bulan suci penuh berkah Ramdahan telah datang menghampiri kita, tak ayal ini tentu menjadi ujian berat bagi ummat islam yang bakal menjalanakan ibadah-ibadah di bulan ramadhan.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam penanganan covid19 sebut saja dalam skala makro, penetapan darurat kesehatan melalui  keppres No 11 tahun 2020 yang selanjutnya  direspon melalaui  penetapan pembatasan sosial berskala besar yang ramai dan biasa salah dipersepsikan masyarakat sebagai lockdown.
Sebenanrya UU No 6 tahun 2018 Â tentang Kekarantinaan Kesehatan telah spesifik menjabarkan upaya penanggulangsan wabah melalui penyelenggaran kekarantinaan kesehatan yang dibagi menjadi karantina rumah, karantina wilayah ,karantina rumah sakit dan pembatasan sosial berskala besar.
Jika merujuk pada pemaknaan lockdown sesuai nomenklatur uu  no 6 2018, lockdown lebih tepat dimaksuddkan sebagai karantina wilayah, bukan pembatasan sosial berskala besar, lalu apa yang perbedaan mendasarnya?Â
Sederhana saja jika karantina wilayah, maka tidak boleh lagi ada aktifitas diluar rumah dan kebutuhan pokok masyarakat harus ditanggung pemerintah selama karantina wilayah, contoh penerepannya sebut saja di kota Wuhan Cina, ataupun di negara-negara lain, Sehingga sampai saat ini tidak ada satupun wilayah indonesia yang secara formal melaksanakan karantina wilayah (lockdown). Sedangkan pembatasan sosial berskala besar sendiri sesuai pasal 59 ayat 3 paling tidak meliputi:
a. Peliburan sekolah dan tempat kerja.
b. Pembatasan kegiatan keagamaan dan atau
c. Pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum.
Salah satu komposisi dari  sebuah norma atau kaidah hukum positif haruslah disertai dengan sanksi yang mengikat, adapun jenis sanksi terdiri dari sanksi baik administrative, perdata hingga pidana, tak terkecuali dengan peraturan terkait kekarantinaan kesehatan.
Kita perlu berhati-hati dalam menanggapi penerapan PSBB, yang secara otomatis menghadirkan konsekuensi pembatasan sesuai pasal 59 ayat 3 diatas, perlu diketahui setelah disahkannya  PSBB ditingkat pusat tidak serta merta seluruh daerah di wilayah NKRI menjalankan pemberlakuan prosedur dan konsekuensi PSBB ini, karena penetapan suatu wilayah melaksanakan PSBB haruslah mengikuti regulasi hukum formil pelaksananya.
Gubernur, atau Bupati/walikota haruslah melakukan pengajuan pemberlakuan PSBB terhadap wilayah, sekalipun pengajuan ini pula tidak secara otomatis diterima melainkan harus memenuhi persyaratan ketat suatu daerah baru dapat disahkan memberlakukan PSBB diwilayah nya, jika diwilayah tersebut indikatornya terpenuhi baru ditetapkan pemberlakuan PSBB oleh  Menteri Kesehatan.
Beberapa hari kebelakang jagad media sosial diramaiakan dengan maklumat terkait penundaan ataupun peniadaan kegiatan keagamaaan atau kegiatan lain sebagaiamana prosedur PSBB baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah dan atau bersama Forkopimda di beberapa daerah tertentu, sebut saja di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu seberapa mengikat dan memaksa kah maklumat ini?
Kalau kita merujuk pada definisi KBBI maklumat diartikan sebagai pemberitahuan, dan pengumuman, sedangkan jika mengacu pada hierariki peraturan perundang-undangan Indoenesia tidak ditemukan peraturan dengan penamaan "maklumat", Lalu apakah maklumat terkait penundaan proses peribadatan dapat dijadikan dasar untuk melakukan langkah represif dan pemberian sanksi pidana? Â
