Dengan kondisi seperti itu agak sulit bagi pejabat-pejabat BUMN untuk menjalankan programnya dengan tuntas. Kemudian Rini, terkadang  tak mengindahkan hirarki besaran volume BUMN.
Seperti yang terjadi pada masalah pergantian Dirut BTN yang digantikan Dirut BRI. Padahal size BRI itu jelas jauh lebih besar dari BTN, jadi kalau ada Dirut BRI menganggantikan Dirut BTN itu berarti personal yang mengalaminya menjadi turun grade.
Dan selama ini hal seperti itu tak pernah terjadi. Kecuali di periode Rini Soemarno. Lepas dari itu, di jaman yang sama banyak sekali perusahaan BUMN yang secara manajerial bermasalah, PT Krakatau Steel merugi cukup dalam akibat perubahan model bisnis dan hutang yang menggunung.
Mismanajemen juga terjadi pada perusahaan Asuransi BUMN PT Jiwasraya, dibutuhkan Rp.32 triliun untuk menyehatkan lembaga asuransi pemerintah tertua ini.
Masalah Korupsi juga merajalela di lingkup BUMN, Direktur Keuangan Krakatau Steel di OTT KPK, Dirut PLN pun tersangkut rasuah walau akhirnya diputus bebas.
Kemudian seluruh Direksi Perindo di tangkap tangan KPK. Dan masih banyak lagi yang lainnya.
Pembentukan Super Holding Company pun belum tuntas karena ada beberapa aturan yang belum lengkap, baru beberapa perusahaan holding yang telah selesai antara lain, Â BUMN tambang yang sudah kelar holdingnya dengan PT.Inalum sebagai leader, holding perusahaan kehutanan di bawah Perhutani.
Kemudian holding perkebunan di bawah PT Perkebunan Nusantara III, holding minyak dan gas bumi atau migas di bawah Pertamina, dan holding pupuk di bawah Pupuk Indonesia.
Nah, ketika Erick Thohir ditunjuk jadi Menteri BUMN oleh Presiden Jokowi di periodenya yang ke-II.
Ia terlhat cukup memahami kondisi BUMN yang memang dalam kondisi agak mengkhawatirkan. Pemetaan masalah di Kementerian BUMN dengan cepat ia lakukan.
Sebagai orang swasta yang terbiasa bergerak cepat, mulai diaplikasikan di Kementerian yang sekarang dipimpinya tersebut. Ia segera membentuk tim inti, dengan 2 wakil menteri dan menunjuk 4 staf khusus.
